BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin berencana menghapus piutang retribusi pasar yang tidak tertagih pada 2020. Penghapusan itu khusus kios dan pasar yang sudah tidak aktif.

Kepala Bidang PSDP dan Pasar Disperindag Banjarmasin, Ichrom M Tesar menyebut penghapusan retribusi pasar sudah melalui pertimbangan matang. "Karena tidak bisa ditagihkan juga. Tokonya tidak ada, pasarnya ada yang sudah mati. Kalau yang masih ada retribusinya tetap wajib kami tagihkan," ucap Tesar, kemarin (31/10).

Keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Namun, Tesar menjelaskan piutang itu masih bisa dijadikan potensi pendapatan. "Sesuai pembicaraan dengan BPK, piutang itu untuk yang bisa tertagih," tegasnya.

Tesar masih belum bisa merinci berapa nilai piutang yang tidak tertagih ini. Jumlahnya masih dalam tahap pendataan. Namun, ia yakin nilainya cukup banyak. "Hingga saat ini pun kami masih belum bisa menjawab ke BPK berapa jumlah piutang itu," terangnya.

Penghapusan piutang masih menunggu proses pendataan dan pemetaan pasar. Kemudian dihubungkan ke sistem Elektronik Retribusi Pasar (e-RPas) jika sudah dinyatakan beres. "Supaya data piutang maupun proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa valid. Ini perlu waktu, insya Allah di pertengahan 2020 beres," janjinya.

Pendataan dan pemetaan yang dilakukan melalui Geographic Information System (GIS) masih terus digarap. Hasil sementara per September 2019, ada sekitar 64 blok pasar yang datanya sudah ditertibkan. "Jadi tahun 2018, ada 21 blok pasar. Di 2019, ada 43 blok pasar. GIS berfungsi agar setiap toko ada titik koordinat. Sangat berguna agar tidak kehilangan toko-toko," jelasnya.

Hasil pendataan dan pemetaan itu akan dihubungkan dengan Elektronik Retribusi Pasar (e-RPas) untuk menyortir data kios atau toko ganda atau sudah tidak aktif lagi. "Setelah pendataan dan pemetaan diintegrasikan dengan (e-RPas), data yang double di e-RPas bisa sesuai dengan data existing di lapangan," tuntasnya.(hid/dye/ema)