BANJARMASIN - KPU Kalsel tak keder jika datang kembali gugatan perselisihan hasil PSU tadi. Mereka sangat yakin, jika nantinya ada gugatan dari Denny Indrayana lagi, KPU Kalsel akan mudah membantah dalil-dalil yang disampaikan.

Berita acara pleno rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel sendiri telah ditetapkan KPU Kalsel Kamis (17/6) tadi, paling lambat Senin (21/6) lusa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU RI.

Jika setelah itu tak ada gugatan atau sengketa perselisihan hasil kembali, maka KPU Kalsel dalam 3X24 jam akan menetapkan pemenang Pilgub Kalsel 2020.

KPU bukan tak punya modal. Mereka meyakini PSU berjalan sukses dan relatif tak ada pelanggaran hingga pleno penetapan hasil tadi. “Kami selalu yakin. Terlebih, semua tahapan berjalan sangat baik dan sesuai aturan,” kata Komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum, Nur Zazin kemarin.

Pihaknya memaklumi jika Denny-Difri menggunakan hak konstitusionalnya ke MK. “Ruang itu (gugatan) kan ada, itu hak mereka, di undang-undang juga diatur. Yang pasti kami selalu siap,” imbuhnya.

Di sisi lain, gugatan perselisihan hasil pemungutan suara di MK diatur mekanisme yang jelas. Di mana syarat mengajukan gugatan adalah harus memenuhi minimal selisih suara. Sebagaimana pada lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta hingga 6 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Sementara, pada pleno rekapitulasi penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU Kalsel tadi, selisih antar calon sebesar 2,35 persen. Di mana Sahbirin-Muhidin memperoleh 871.123 suara, sedangkan Denny-Difri memperoleh 831.178 suara.

Dianalogikan Zazin, seperti pertandingan sepakbola, meski hasilnya sudah didapat, tetap saja ada yang protes karena menilai kurang puas. “Begitulah dinamikanya. Kita ikuti saja,” imbuhnya.

Di sisi lain sebutnya, gugatan perselisihan hasil di MK pada prinsipnya berkenaan dengan hasil perolehan. Namun, jika ada gugatan dugaan pelanggaran selama proses, ranahnya bukan di KPU lagi, tapi di lembaga pengawas seperti Bawaslu.

Soal hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi kemarin, tak ada protes baik dari paslon 1 maupun paslon 2. Hanya paslon 2 melalui saksi mereka yang keberatan karena perolehan suara tak sesuai aturan. “Untuk selisih hasil tidak ada saat pleno rekapitulasi tadi. Jadi kami yakin MK berpihak ke kami,” tandasnya.

Seperti diketahui, saksi paslon 2, Ilham Nor pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi tadi menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke MK atas temuan proses PSU lalu yang diduga pihaknya tak sesuai aturan.

Saat pleno tadi, Ilham menyampaikan 7 poin pernyataan sikap atas dugaan kecurangan. Dari mobilisasi perekaman e-KTP di wilayah PSU bebeapa hari sebelum pemungutan suara, hingga adanya indikasi keberpihakan dan tidak netralnya pihak-pihak yang seharusnya netral dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di PSU.

Selain itu dia mengatakan ada intimidasi dan aksi premanisme kepada para pemilih mereka. “Pada saatnya nanti termasuk semua data, temuan serta argumentasi yang kami himpun, akan kami sampaikan melalui jalur hukum di MK,” ujarnya. (mof/ran/ema)