PROKAL.CO,

BANJARMASIN - Denny Indrayana benar-benar berjuang keras di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Dia bermaksud membuktikan tuduhan pelanggaran hingga masifnya kecurangan yang terjadi saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel 9 Juni lalu.

Dalam dalilnya, dia menuding pelanggaran dan kecurangan seperti politik uang, pengerahan aparat birokrasi tingkat desa, intimidasi, tidak jalannya proses hukum di Bawaslu hingga tudingan keberpihakan penyelenggara KPU kepada paslon petahana, Sahbirin Noor-Muhidin.

Ada 7 dalil yang diajukan bergantian oleh kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto dan Heru Widodo. Mereka menguatkan dengan 610 bukti. Ratusan alat bukti itu diantaranya berupa kesaksian, dan bukti handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel.

Disampaikannya, tujuh dalil pelanggaran dan kecurangan PSU yang pihaknya hadirkan tersebut bukanlah by accident, tetapi by design. “Penyebabnya, peristiwa kecurangannya tidak hanya berulang sejak pemilihan 9 Desember 2020, tetapi sebarannya juga merata di seluruh wilayah PSU,” ujar Bambang.

Apa 7 dalil pelanggaran dan kecurangan yang mereka sangkakan tersebut? Pertama soal politik uang TSM Paslon 1 di seluruh kecamatan PSU, kedua Cagub Sahbirin Noor secara langsung melakukan politik uang. Ketiga, Paslon 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa sebagai tim sukses.

Keempat, intimidasi dan premanisme guna memenangkan Petahana. Kelima, penegakan hukum Bawaslu tidak berjalan. Keenam, KPU Kalsel berpihak kepada Petahana. Dan ketujuh, KPU Kalsel mengacaukan DPT.