BANJARMASIN - Di Kalimantan, hanya tersisa Banjarmasin dan Tarakan (Kaltim) yang masih setia menyandang status PPKM level 4.

Pemko Banjarmasin melayangkan protes ke Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Protes itu disuarakan dalam sepucuk surat, dikirimkan belum lama ini.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menjelaskan, surat itu berisi permintaan agar KPC-PEN mengoreksi lagi level PPKM di ibu kota Kalimantan Selatan ini. Menyusul penetapan perpanjangan level 4 sampai 18 Oktober mendatang.

“Yang jelas saya sudah mengirim surat. Semoga bisa dievaluasi lagi. Terima kasih apabila Pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bisa mendengarkan aspirasi kita," kata Ibnu, kemarin (7/10) di Balai Kota.

Ibnu sampai berani mengutarakan protes, lantaran dinilai tiga indikator penilaian pandemi telah bisa ditekan.

Seperti jumlah kasus per pekan dari tanggal 28 September hingga 3 Oktober yang berada pada angka 3,9 per 100 ribu penduduk.

Lalu kasus perawatan per pekan yang berada di angka 2,5 per 100 ribu penduduk dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang hanya 4 persen.

Nyatanya, pusat justru menjadikan penilaian tambahan seperti rendahnya vaksinasi lansia dan testing (pelacakan kasus) sebagai dasar keputusan itu.

“Tiga indikatornya sudah masuk semua. Apalagi pernah diumumkan bahwa tidak ada lagi level 4 di luar Jawa-Bali. Itu kan memberikan harapan kepada masyarakat. Provinsi Kalsel saja tidak masuk level 4," keluhnya.

Diingatkannya, PPKM level 4 sangat membebani perekonomian warganya.

Ditambahkan Ibnu, fasilitas COVID-19 di RSUD Sultan Suriansyah sudah kosong dari pasien. Sementara rujukan utama, RSUD Ulin hanya tersisa merawat lima pasien.

"Intinya, kalau terus-menerus berada di level 4, seolah-olah kita dianggap tidak bekerja. Bahwa Banjarmasin suasananya mencekam. Padahal normal-normal saja. Makanya turunkan lah levelnya," tutupnya.

Diwartakan sebelumnya. Meski berada di PPKM level 4, Ibnu memutuskan beberapa pelonggaran di sektor perekonomian dan pendidikan.

“Mal boleh buka, tapi pengunjungnya dibatasi. Kemudian, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah tetap dilaksanakan seperti rencana awal," pungkasnya.

DPRD Beri Dukungan

Kekecewaan atas keputusan pemerintah pusat yang kembali memperpanjang PPKM Level 4 tak hanya dirasakan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali pun mendukung pemko untuk melayangkan surat protes secara resmi ke KPC-PEN.

“Daerah punya hak berargumentasi. Tentu dengan bermodal data akurat dari kondisi terkini Banjarmasin,” kata Matnor kemarin (7/10).

Politikus Partai Golkar itu juga heran. Setelah empat kali PPKM darurat diperpanjang, semua indikator sebenarnya sudah menurun.

“Vaksinasi dosis pertama sudah di atas 50 persen dan dosis kedua sudah di atas 30 persen. Saya rasa sudah memenuhi syarat,” jelas Matnor.

Apakah ada gunanya berkirim surat ke pusat? Dia meyakini, surat protes itu bisa mengubah keputusan pusat. Sekurang-kurangnya memaksa pusat untuk meneliti ulang data yang ada.

“Saya optimis, tak menutup kemungkinan dapat mengubah keputusan pusat,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, surat itu diberi lampiran data terbaru. Dia menyatakan, surat itu akan diteken sendiri oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. (war/at/fud)