Minta Usir Pelangsir dari SPBU, Organda Tuntut Penambahan Kuota BBM

BANJARMASIN - Terik mentari siang kemarin tak membuat semangat para sopir dan buruh Pelabuhan Trisakti Banjarmasin luntur. Mereka berunjukrasa di depan pintu gerbang pelabuhan meminta penyaluran solar subsidi lebih teratur.

Para sopir dan buruh menutup pintu masuk Pelabuhan Trisakti Banjarmasin di bagian barat. Mereka berorasi di bak terbuka truk, mendesak agar aparat mengusir pelangsir di SPBU. Mereka menuding, para pelangsir ini lah yang membuat penyaluran solar terganggu. 

Selain meminta pelangsir diusir dari SPBU, mereka juga menuntut agar ada penambahan kuota BBM jenis solar dan bio solar. Tak hanya itu, mereka juga meminta SPBU khusus untuk truk PS dan pikap, serta SPBU khusus mobil besar atau angkutan barang.

Koordinator aksi, Bambang Supriono mengatakan, terjadinya kelangkaan solar ini karena para pelangsir yang sudah semakin merajalela. Dia bahkan menyebut pelangsir sebagai garong. “Hilangkan garong-garong pelangsir ini,” tegasnya.

Dia mengaku sudah lelah dengan kondisi ini. Melapor ke DPRD Kalsel hingga dibentuk Satgas, juga tak begitu berarti. “Garong-garong ini biang masalah dan harus dihilangkan. Satgas tak berfungsi,” tegasnya lagi.

Solusi paling mudah sebutnya adalah, dibuat tempat khusus bagi angkutan barang di SPBU tanpa gangguan pelangsir. Untuk mengatur pengawasan, tiap angkutan yang berasal dari Pelabuhan Trisakti yang membawa kebutuhan penting masyarakat, nantinya akan diberi kartu khusus. “Ini juga agar jelas, siapa yang mendapat jatah solar subsidi dan solarnya tak disalahgunakan,” cetusnya.

Bambang mengungkapkan, beberapa hari ini pasca ribut soal antrean solar, hingga terjadinya aksi pembunuhan di SPBU Banjarbaru, antrean solar di SPBU berjalan normal. Aparat pun sigap mengawal SPBU. “Dulu juga seperti ini. Normal sebentar, tapi kembali lagi. Seakan tak ada solusi untuk mengusir pelangsir,” keluhnya.

Massa sempat ingin mendatangi DPRD Kalsel lantaran tak ada perwakilan dari dewan yang mendatangi mereka. Bahkan, para aparat Kepolisian, sejak pagi juga sudah berjaga di Rumah Banjar jika massa datang menyampaikan aspirasi.

Namun, keinginan tersebut batal. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK datang meski tak ke lokasi aksi. Pasalnya tempat mediasi dilakukan di PT Pelindo yang berada tak jauh dari lokasi. Sayangnya, mediasi berjalan tertutup dan hanya dihadiri perwakilan.

Usai mediasi, Supian HK menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan agar pasokan solar subsidi di Kalsel ditambah demi tak terjadinya kelangkaan. Menurutnya, alasan pertamina yang mengatakan tingginya aktifitas warga selepas PPKM tak lagi berstatus level 4 tak masuk akal. “Untuk memfasilitasi sopir, saya menyarankan untuk dibuat pengisian khusus untuk truk angkutan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin,” cetusnya.

Buruh angkut sendiri begitu tergantung dengan sopir truk. Tak banyak truk yang masuk, mereka pun hanya sedikit mendapat uang. "Sudah beberapa hari ini sepi. Truk juga tak sebanyak seperti biasa,” ujar Mahli salah seorang buruh, kemarin.

Protes kelangkaan solar di SPBU tak hanya memicu aksi mogok sopir truk di Pelabuhan Trisakti Bandarmasih. Pada waktu bersamaan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalsel mendatangi gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat.

Tidak dalam bentuk demonstrasi, melainkan audiensi. Tapi keluhannya sama, terkait langkanya solar bersubsidi dalam beberapa pekan terakhir.

Sekretaris Organda Kalsel, Edi Sucipto diterima Komisi III DPRD, Biro Perekonomian Pemprov Kalsel, PT Pertamina dan Hiswana Migas Kalsel.

Edi menyampaikan tiga tuntutan. “Yang kami inginkan ada tiga. Tertibkan pelangsir, berikan pelayanan khusus pengisian BBM bagi anggota Organda, terakhir penambahan kuota BBM,” ujarnya kemarin pagi.

Ia yakin, tak semua dari aspirasi itu bisa diwujudkan, tapi setidaknya pemerintah menunjukkan itikad serius untuk membenahi masalah ini.

Terutama poin terakhir. Ia memahami menambah kuota BBM tak semudah itu. Tak mungkin diusulkan hari ini, besok sudah disetujui.

Tapi lewat penambahan kuota, akan terlihat masalahnya. “Kalau masih saja langka, akan tampak di mana kesalahannya,” jelasnya.

Disebutkannya, kuota solar Kalsel per tahun adalah 254 ribu kilo liter. Sementara jumlah anggota Organda sudah 1.600 angkutan, belum lagi angkutan di luar itu. “Jadi kuotanya jauh dari kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina Kalselteng, Drestanto mengatakan, pihaknya hanya mendistribusikan BBM sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas. Kalau ada kelangkaan, ia menduga lantaran ramainya pelangsiran. “Memang dimungkinkan terjadi penyelewengan BBM di SPBU. Mengingat disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan industri,” katanya.

Pertamina berjanji menindak tegas SPBU yang terbukti membantu pelangsir. Drestanto mengklaim, sudah beberapa SPBU nakal yang dijatuhi sanksi.

Perihal usulan penambahan kuota, menurutnya masih perlu kajian. “Mudah-mudahan bisa ditambah,” harapnya.

Terakhir, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani mengamini. Idealnya ada penambahan kuota BBM bersubsidi. “Ada penambahan hingga 350.000 kilo liter. Mengingat kebutuhan transportasi dan angkutan barang yang cukup tinggi,” ujarnya.

Solusi lain, politikus Partai Golkar itu menawarkan, Kalsel bisa meniru Bangka Belitung yang merilis kartu khusus untuk pembelian BBM untuk angkutan barang. “Guna memastikan kuota BBM bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan buat kepentingan industri,” tutup Sahrujani.

Sopir Truk Kerap Dipalak di SPBU

SEMENTARA ITU, sopir truk Pelabuhan Trisakti mengungkap fakta menarik dari kelangkaan dan susahnya mendapatkan BBM jenis solar di SPBU akhir-akhir ini. Mereka mengatakan ada pungutan liar yang dikenakan ke para sopir saat membeli BBM.

Pungutan liar yang terjadi bahkan beragam. Dari tarif parkir, jaga malam, hingga tak sesuainya harga solar yang dijual oleh SPBU kepada para sopir. Untuk tarif parkir dan jaga malam, nilainya Rp20 ribu satu malam.

Yang membuat terkejut, harga eceran tertinggi (HET) solar subsidi yang hanya Rp5.150 per liter, ada yang menjualnya hingga Rp6.500 per liter. “Kami tak bisa berbuat apa-apa. Tak bayar lebih tak dapat solar. Dan tak bisa kerja,” keluh salah seorang sopir truk, Farid kemarin.

Yang membuat dirinya tak habis pikir, selain maraknya terjadi pungutan liar, saling salip antrian oleh pelangsir semakin merajalela. “Kami tak berani. Tahu sendiri lah siapa dibalik mereka (pelangsir). Kasihan kami yang benar-benar perlu,” tuturnya.

Soal tarif parkir dan jaga malam dia mengaku sangat keberatan. Biaya ini sebutnya menambah biaya yang harusnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Begitu juga soal tarif solar subsidi yang di atas HET. “Kalikan saja selisihnya. Itu uang haram dan harus ditindak. Pertamina jangan tutup mata. Banyak SPBU yang seperti itu,” katanya.

Dia sendiri pernah antre hingga 5 hari, hanya untuk mendapatkan solar agar bisa bekerja membawa barang ke Puruk Cahu, Kalteng. Selain waktu terbuang, mereka juga dipalak macam-macam. “Kalau begini, mending hapus saja subsidi, toh nilainya juga naik,” cetusnya.

Farid mengatakan pungutan liar dan kenaikan tarif di atas HET ini sebenarnya ini bukan rahasia umum. "Para sopir tahu saja, namun tak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya.

Hal senada diungkap oleh sopir lain, Abdul Hamid. Dia mengaku harus mengeluarkan uang lebih pada saat membeli solar di SPBU. “Uang parkir dan jaga malam seharinya Rp20 ribu. Kalikan jika antre sampai 4 hari, itu yang dia ambil dari sopir truk,” tuturnya.

Ini soal lain, yang membuat dirinya miris adalah, ketika para pelangsir dengan beking oknum nyerobot masuk antrean saat solar datang. “Bagaimana tak sakit hati, sudah bayar parkir, diserobot lagi. Kami mana berani kalau dibekingi,” ucap Hamid.

Dia meminta kepada aparat agar persoalan ini segera ditindak. Menurutnya, di saat kondisi susah mendapatkan solar, tak menutup kemugkinan akan terjadi gesekan antara para sopir dan pelangsir. “Saya meminta agar aparat konsisten menjaga sebelum ada kejadian anarkis,” pintanya.

Hamid juga menyayangkan, harga solar subsidi yang dijual oleh SPBU di atas HET, seakan dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan. “Pemerintah harus turun tangan. Apakah ada aturan boleh menaikkan harga ini,” tanyanya.

Sopir tronton yang lain, Slamet Hariono Menambahkan, truk maupun pikap pelangsir sudah harus ditertibkan. Jika pun nantinya menambah pasokan, dan pelangsir tetap saja diberi keistimewaan, sama saja tak ada artinya. Malah sebutnya pelangsir makin diuntungkan. “Mereka menyerobot karena beking. Satu saja solusinya, pelangsir harus diusir,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rachmat Hendrawan berjanji menindak tegas SPBU yang menaikkan harga solar subsidi secara sepihak. “Akan kami tindak tegas jika ada keluhan para sopir truk yang membeli solar melebihi harga subsidi yang ditentukan pemerintah,” tegasnya usai mediasi.

Dia juga memastikan kehadiran anggotanya di SPBU yang kerap terjadi antrean solar. “Kami akan akomodir keluhan para sopir ini,” janjinya.

Soal dugaan praktik premanisme oleh oknum yang meminta uang parkir dan jaga malam kepada para sopir, dia juga menjanjikan akan menindaklanjuti.Dia berjanji akan mem-police line SPBU tersebut, jika sudah ditegur tiga kali dan masih melakukannya. “Kami sudah berkoordinasi dengan SPBU, khususnya di wilayah hukum Polresta Banjarmasin agar praktik terlarang yang merugikan para sopir truk tersebut tidak terjadi lagi. Kami siap mengerahkan pasukan jika kehadiran anggota perlu,” ujarnya.

Terpisah, Susanto August Satria, Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR VI Pertamina Kalimantan terkejut mendengar adanya SPBU yang menjual soal subsidi di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah. “Akan kami tindaklanjuti supaya praktik-praktik yang gak bener kayak gini ditelusuri dan diberikan tindakan sesuai aturan,” ujarnya kemarin.

Dia memastikan, jika ditemukan praktik curang yang dilakukan oleh SPBU, maka sanksi akan diberikan. “Bisa berupa penghentian pasokan BBM ke SPBU dengan waktu tertentu, penghentian operasi SPBU waktu tertentu tergantung berat pelanggarannya,” katanya.

Satria meminta kepada masyarakat agar tak segan melaporkan tindakan curang dari SPBU ini. Pintu laporan sebutnya sangat terbuka dan mudah diakses. “Jika ada keluhan macam-macam gini, bisa lapor ke 135 Pertamina Call Centre,” pesannya. (mof/gmp/ran)