BANJARBARU - Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Banjarbaru sebelumnya dikritik keras oleh sejumlah anggota DPRD Banjarbaru.

Kritik itu datang lantaran pihak legislatif menilai anggaran yang dialokasikan terlalu besar. Selain itu, ketidaksetujuan dari dewan juga dilandaskan karena dari faktor urgensi pembangunannya.

Salah satu yang vokal menolak rencana pembangunan JPO adalah Emi Lasari. Legislator PAN ini meminta Pemko untuk mengkaji ulang sampai pada finalisasi anggaran nanti.

"Jangan sampai jadi proyek mubazjir dengan anggaran 2,5 miliar rupiah, dan ini baru satu titik di depan SPBU Coco," katanya yang menilai jika JPO tak mendesak.

Dari sisi Pemko Banjarbaru, pembangunan JPO disebutkan akan tetap dilanjutkan. Sesuai jadwal, proses pengerjaan ditarget bisa dimulai dari Maret tahun 2022 mendatang.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Banjarbaru, Adi Maulana mengatakan jika rencana pembangunan JPO susah melalui beberapa kajian. Bahkan disebutnya telah mendapat rekomendasi dari tim ahli yang melibatkan Universitas Lambung Mangkurat.

"Kita sudah melakukan kajian, termasuk teknis kelaikan JPO ini di dua titik. Dari hasil kajian itu, kesimpulannya pada intinya bahwa JPO ini laik dibangun," tegas Adi kemarin.

Masih katanya, kajian sendiri bahkan dilakukan ketika kasus Covid-19 lagi tinggi-tingginya dan sekolah belum tatap muka. Kondisi itu ujarnya arus lalu lintas dan pejalan kaki masih sepi.

"Dengan sekarang, tentu ada peningkatan arus lalu lintas dan pejalan kaki juga. Bahkan sekolah sudah tatap muka, tentu eskalasinya meningkat. Mengingat titik yang pertama akan kita bangun di area sekolah," tambahnya.

Lantas apa saja yang sebetulnya jadi pertimbangan Dinas PUPR sehingga tetap akan mengusulkan pembangunan JPO ini? Menurut Adi hal ini didasarkan pada sejumlah indikator yang telah mereka kaji.

Contohnya ujar Adi adalah ihwal Jalan A Yani yang berstatus Arteri Primer. Yang mana status jalan ini katanya seminimal mungkin terjadinya konflik lalu lintas atau kinerja jalannya menjadi menurun.

"Kita juga melakukan pengamatan bahwa di titik tersebut dalam satu jamnya ada lebih dari 50 kali penyeberangan orang. Sesuai pedoman teknis, maka ini harus dibangun fasilitas penyeberangan," lanjutnya.

Selain itu, kecepatan rata-rata di ruas jalan tersebut kata Adi juga sudah memenuhi untuk dibangun penyebarangan tidak sebidang, dalam hal ini ada pilihan JPO maupun terowongan.

"Di dua titik rencana pembangunan JPO, rata-rata kecepatan pengendara adalah 60 km per jam, bahkan lebih. Nah ini disarankan untuk dibangun penyeberangan tidak sebidang, dan kita memilih JPO yang paling ideal," katanya.

Adi pun kembali menegaskan bahwa rencana ini bukan berdasarkan keinginan pihaknya saja. Melainkan atas dasar kebutuhan, termasuk katanya juga sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Balai Jalan selaku otoritas jalan nasional.

"DED sudah kami sampaikan dan memang ada beberapa revisi dari balai, tapi pada prinsipnya pihak balai merekomendasikan. Sebab faktor lainnya, pembangunan JPO ini juga untuk mendukung program BRT Banjarbakula sebab nanti haltenya di area JPO," bebernya.

Lalu berapa sebenarnya anggaran yang diusulkan dalam pembangunan JPO ini? Adi menyebut jika tiap titik punya alokasi anggaran yang berbeda sesuai kebutuhan dan spesifikasi bangunan.

"Untuk di depan SPBU Coco atau Km 34 itu sekitar 3,5 miliar, kalau yang di km 23 di depan Al Falah itu 4 miliar karena lebih panjang. Tapi untuk pertama kita fokus di titik Km 34 dulu," jawabnya.

Saat ini, pembangunan JPO ujarnya sudah masuk dalam rencana kerja mereka. Meski demikian, pihaknya tegasnya tetap akan menunggu Raperda APBD tahun 2022 difinalisasi.

"Segala sesuatu pengesahan kan tentu melewati pembahasan di Raperda APBD tahun 2022. Kalau itu sudah, kita akan langsung siapkan segala kesiapannya dan masuk proses lelang. Kita berharap dapat dukungan untuk rencana ini, termasuk dari pihak DPRD," tuntasnya. (rvn/bin/ema)