BANJARMASIN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk luar Pulau Jawa dan Bali diperpanjang hingga 22 November mendatang.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, ada 151 kabupaten dan kota yang berada di level 1 ditambah 231 kabupaten dan kota di level 2.

Airlangga mengingatkan, pemerintah telah menambahkan capaian vaksinasi dalam penilaian PPKM. Jika vaksinasi di suatu daerah masih di bawah 50 persen, maka PPKM-nya dinaikkan satu level.

Banjarmasin sendiri masih bertahan di level 2. Bagi Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, ini karena vaksinasi di ibu kota provinsi ini sudah mencapai 64 persen.

"Pada puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) nanti, ditargetkan mencapai 70 persen," ujarnya kemarin (9/11).

"Semoga di akhir tahun bisa sampai 75 hingga 80 persen. Agar herd immunity atau kekebalan kelompok yang sesuai sesuai standar WHO bisa terbentuk di kota ini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi yakin bisa mengejar target tersebut. Mengingat HKN jatuh pada besok hari (12/11).

"Kami masih optimis 70 persen vaksinasi bisa dicapai. Karena saat ini persentasenya sudah mencapai 64,22 persen. Tinggal sedikit lagi," jelasnya.

Kembali pada Ibnu, mengacu pada Inmendagri Nomor 58 Tahun 2021, akan ada beberapa pelonggaran.
"Pasar, mal dan kegiatan olahraga bisa beroperasi dengan pembatasan. Untuk restoran boleh buka, bahkan sampai 100 persen. Tapi tetap menerapkan prokes ketat," jelasnya.

"Kepada masyarakat, minimal tetap memakai masker. Jangan sampai hanya karena berada di PPKM Level 2 dan ada sejumlah pelonggaran, malah dianggap bebas dari COVID-19," imbaunya.

Tren kasusnya memang melandai. Contoh, di Rumah Sakit Sultan Suriansyah, sudah tak ada pasien corona yang dirawat.

Data per 7 November, dari sembilan rumah sakit rujukan COVID-19, hanya dua yang masih merawat pasien corona. Yakni Rumah Sakit Ulin dan Rumah Sakit Ansari Saleh, masing-masing merawat tiga pasien.

"Jadi, melihat indikatornya, boleh dikata sudah masuk level 1. Tapi pemerintah pusat tentu punya pertimbangan lain," tutup Ibnu. (war/at/fud)