Masih ingat dengan iuran perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 12 November kemarin? Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi membantahnya dengan sengit.

***

BANJARMASIN - Kemarin (15/11) siang di Balai Kota, Machli baru selesai menghadiri rapat di Aula Kayuh Baimbai. Wartawan sontak merubungnya.

Semua kompak menanyakan perihal iuran HKN tersebut. Machli dengan tegas membantahnya.

Ia menyatakan tak ada iuran untuk pemberian penghargaan kepada para pejuang pandemi. Yang ada cuma permintaan sumbangan dari panitia untuk membeli baju bertema HKN.

"Karena kami tidak memiliki anggaran untuk membeli baju. Sehingga panitia merapatkannya," jelasnya.

Disepakati akan ditarik sumbangan dari tenaga kesehatan yang berstatus pegawai negeri. Urunan itulah yang dipakai untuk memeriahkan HKN.

"Itu kesepakatan panitia yang disetujui pula oleh seluruh kepala puskesmas dan direktur rumah sakit. Gotong-royong, Rp100 ribu per orang untuk membeli baju," tambahnya.

Persoalannya, ada surat edaran dengan tanda tangan Machli. Di sana tertulis angka-angka minimal iuran.

"Tidak ada! Tidak benar! Itu fitnah!" bantahnya.

Ia baru mengendur ketika Radar Banjarmasin menunjukkan salinan surat yang dimaksud.

Dalam surat itu dipatok angka iuran. Paling besar untuk RSUD Sultan Suriansyah, iurannya Rp25 juta. Lalu untuk rumah sakit swasta minimal Rp2 juta.

Kemudian klinik, laboratorium, instalasi farmasi, dan profesi kesehatan masing-masing minimal Rp1 juta.

Terakhir untuk apotek minimal Rp500 ribu, toko obat minimal Rp300 ribu, dan ASN puskesmas minimal Rp100 ribu per orang.
Iuran bisa disetor ke rekening panitia atau langsung diserahkan ke kantor dinkes.

Machli menjelaskan, salinan edaran itu sebenarnya proposal. Dan nominal yang tertera bukan angka minimal, melainkan angka yang ditargetkan panitia.

"Disampaikan ke fasyankes sebagai proposal. Kemudian mereka menyumbang. Ada yang berupa barang, ada pula dalam bentuk duit. Sifatnya juga tidak mewajibkan," jelasnya.

"Faktanya, yang diperoleh juga tak sebanyak itu. Hanya target, harapan saja. Tidak ada paksaan karena sumbangan sukarela," lanjutnya.

"Banyak yang cuma menyumbang barang. Contoh dari apotek dan toko obat. Barang-barang itulah yang kemudian dibagikan sebagai doorprize," tutupnya.

Radar Banjarmasin mengkonfirmasinya ke salah satu klinik di Banjarmasin.

Pegawai klinik yang meminta namanya tak dikorankan membenarkan adanya edaran tersebut. Tujuannya memang untuk menarik iuran dengan angka nominal. Bukan sumbangan sukarela.

"Itu nominal minimal. Setahu saya begitu. Tapi yang mengeluarkan tentu bagian keuangan klinik," ujarnya.

Tapi ia tak merasa masalah dengan iuran tersebut. Karena tujuannya jelas untuk memperingati HKN.

Persoalannya, tak segampang itu bagi sebuah SKPD untuk menarik iuran. Ada regulasinya. Seperti melapor ke bagian kesra dan tentu dengan sepengetahuan kepala daerah.

Lantas, apakah iuran HKN itu diketahui Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina? Ditanyakan kemarin, Ibnu mengaku baru mengetahuinya setelah membaca beritanya ramai di media sosial.

"Kalau dinas yang meminta-minta iuran, tidak boleh. Tapi yang saya dengar, panitia yang memintanya," ujarnya singkat. (war/az/fud)