Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri menilai, penarikan iuran untuk perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Banjarmasin berpotensi menjadi pungli (pungutan liar).

***

BANJARMASIN - Dua pekan sebelum HKN yang jatuh 12 November, beredar surat yang meminta iuran kepada rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek dan lainnya. Surat itu diteken Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi.

Dalam edaran itu bahkan dipatok angka minimal. Machli belakangan menyebutnya sebagai proposal. Sifatnya hanya sumbangan sukarela. Dikumpulkan untuk pembuatan baju HKN.

Apapun istilahnya, penarikan iuran itu tanpa sepengetahuan wali kota.

"Adanya surat permohonan iuran itu bisa dianggap sebagai dugaan pungli yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan," kata Pazri, kemarin (17/11).

Pengacara muda itu menilai, untuk alasan apapun, iuran itu bisa mengarah pada pelanggaran hukum. Tersangkut penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor disebutkan, setiap tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka bisa diduga sebagai gratifikasi.

Pazri juga mengingatkan tentang surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengendalian gratifikasi. Kepada kementerian, lembaga dan pemda diminta menghindari dan mencegah gratifikasi.

Dalam kasus ini, demi mencegah pungutan tak berdasar, maka transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.

"Dalam perspektif hukum, iuran itu bisa memicu dugaan penyimpangan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang dan korupsi," jelasnya.

Maka ia menyarankan, sebelum menjadi aduan dan masuk ranah penyelidikan oleh kepolisian dan kejaksaan, sebaiknya aparat internal segera turun tangan. Yang ia maksud adalah Inspektorat Banjarmasin.

"Setidaknya untuk memperjelas kejadian tersebut. Baik dalam ranah UU ASN, aturan kepegawaian dan ranah hukum," pintanya.

Jangan sampai publik mempertanyakan komitmen pemko terhadap prinsip pemerintahan yang baik. Khususnya dalam perang melawan KKN.

"Kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus dibenahi. Salah satunya sistem pengawasan. Maka tingkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," tekannya.

Pengawasan internal itu mencakup audit. "Jika memang melanggar ketentuan, maka kembalikan dana iuran tersebut. Lalu menjadi pembelajaran agar tak terulang," lanjutnya.

"Saya berharap, tidak ada lagi acara-acara yang dipaksakan. Apalagi kalau cuma untuk gagah-gagahan. Padahal anggarannya tidak ada dalam perencanaan keuangan daerah. Jangan dipaksakan," tutupnya.

Komisi IV Panggil Kadinkes

Polemik iuran HKN ini juga disoroti Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Norlatifah. Dia menyebut panitia dan dinkes sangat tak pantas memungutnya.

"Kalau sumbangan sukarela, seharusnya tidak ada patokan nominal," ujarnya kepada Radar Banjarmasin, kemarin (17/11).

Bagi politikus Partai Golkar ini, dinkes sedang meminta-minta sumbangan ke pegawai negeri dan pihak swasta.
Latifah termasuk dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Setahunya, dinkes tak pernah mengusulkan anggaran untuk perayaan HKN.

Dalam waktu dekat, dia memastikan Komisi IV akan memanggil kadinkes. Guna mengkonfirmasi soal iuran tersebut.

"Pemanggilannya hari Jumat (19/11). Karena kami tidak ingin terulang-ulang pada tahun mendatang," janjinya.

"Sekalian juga membahas program kerja dinkes. Kalau mau memperingati HKN lagi, kami coba carikan solusinya," pungkasnya.

Iuran HKN Terkumpul Rp236 Juta

YANUAR Diansyah adalah Ketua Panitia Pelaksana HKN 2021 Banjarmasin.

Ketika dihubungi Radar Banjarmasin kemarin (17/11), pernyataannya tak jauh berbeda dengan atasannya, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi.

Bahwa yang tersebar itu proposal, bukan surat edaran meminta-minta iuran. Dana itu ditujukan untuk membiayai seluruh rangkaian acara.

Disinggung soal nominal minimal, ditekankannya, itu cuma harapan panitia. Kurang boleh, kalau berlebih syukur. Dalam artian, bukan kewajiban si penyumbang untuk menyetor sesuai angka minimal tersebut.

"Dalam notulen rapat panitia, sumbangan itu sukarela. Tapi dalam bahasa proposal berbunyi permohonan," jelas Yanuar.

"Contoh angka yang tertera untuk RSUD Sultan Suriansyah, Rp25 juta. Itu cuma harapan. Kenyataannya yang kami terima tak sebesar itu. Hanya Rp22 juta saja," sebutnya.

Ditambahkannya, karena cuma sumbangan sukarela, bukan iuran yang memaksa, maka banyak saja sasaran proposal yang tak menyumbang.

"Tentu tak semua menyumbang. Total yang terkumpul sebesar Rp236 juta," ungkapnya.

"Baik yang disumbang PNS puskesmas, dinkes, rumah sakit swasta, klinik, apotek dan laboratorium, instalasi farmasi, hingga profesi kesehatan," sambungnya.

"Ada juga yang menyumbang dengan barang. Itulah yang kemudian dibagikan sebagai doorprize. Tak ada maksud apa-apa, semuanya murni untuk kegiatan," tutupnya.

Perlu diketahui, di dinkes saat ini Yanuar menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kepanitiaan ini memang diisi oleh para pegawai dinkes. (war/fud/ema)