BANJARMASIN - Kian tahun, hutan di Kalsel semakin susut. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru mencatat selama 3 tahun terakhir luasan hutan yang berkurang mencapai 30.015,1 hektare.

Tak hanya dirambah permukiman, menyusutnya hutan di Banua juga lantaran alih fugsi menjadi perkebunan dan pertambangan. “Perkebunan termasuk paling tinggi persentasenya,” beber Kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru, Firman Fahada kemarin.

Dia mengungkapkan, meski terus menyusut, namun dalam tiga tahun terakhir angka deforestasi hutan di Kalsel mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2017-2018, kawasan hutan yang menyusut seluas 14.368,6 hektare. Sedangkan tahun 2018-2019 deforestasi seluas 8.099,3 hektar. “Untuk tahun 2019-2020, deforestasi sesuai citra satelit seluas 7.547,2 hektare,” sebutnya.

Deforestasi hutan Kalsel sendiri secara nasional pada laporan tahun 2019-2020 menduduki urutan 6 tertinggi di bawah Kalbar, NTB, Sulawesi Tengah, Maluku, dan NTT. Padahal di laporan tahun 2018-2019, Kalsel berada di urutan 13 nasional. “Sebenarnya deforestasi di Kalsel trennya turun. Namun provinsi lain turunnya angka deforestasi lebih banyak, makanya urutan Kalsel jadi naik,” terang Firman.

Parahnya, sesuai dari data pihaknya, reforestasi atau pembentukan hutan jauh tak seimbang. Pada tahun 2019-2020, luasnya hanya 100 hektare. “Sangat sedikit sekali, deforestasi seluas 7.547,2 hektare,” imbuhnya.

Pertanian dan perkebunan sebutnya paling banyak faktor yang mendasari hilangnya kawasan hutan. Bagaimana dengan batubara? Firman mengatakan, lahan batubara sebagian besar berada di kawasan luar hutan. Namun lambat laun merambah ke dalam kawasan hutan. “Saat ini lebih banyak ke perkebunan. Seperti sawit yang tidak masuk kategori hutan,” sebutnya.

Dari data pihaknya, Kotabaru dan Tanah Bumbu merupakan kawasan yang area hutannya paling banyak menyusut. Selain itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tanah Laut. “Memang yang terlihat di citra satelit menunjukkan hutan produksi yang mengalami penyusutan. Tak ada di hutan lindung,” tambahnya.

Tak hanya percaya dengan laporan citra satelit, pihaknya mengonfirmasi ke lapangan. Tahun ini ada 30 titik tiap kabupaten. “Totalnya ada 180 titik kawasan hutan yang kami groundcheck,” ungkapnya.

Melihat semakin susutnya kawasan hutan tiap tahun, pihaknya berharap pemangku kebijakan di pemerintah daerah terus konsen melakukan reforestasi. “Ini bukan kewenangan kami. Silakan ke pemerintah daerah,” ucapnya.

Untuk diketahui, upaya penanganan kawasan hutan di Kalsel, sejak beberapa tahun terakhir terus dilakukan Pemprov Kalsel melalui program revolusi hijau. Tahun ini program ini pun tetap diprioritaskan.

Plt Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, mengatakan, program revolusi hijau berperan penting dalam pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan, khususnya kawasan hutan. Tahun ini pihaknya menyediakan sedikitnya 200 sampai 300 bibit bagi seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan 1,5 juta bibit untuk persemaian permanen Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).“Selain tanaman kehutanan berupa sengon dan mahoni, kami juga menyediakan tanaman buah produktif,” katanya. (mof/by/ran)