Hari ini (19/11), Komisi IV DPRD Banjarmasin memanggil Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi. Dia juga menghadapi penyelidikan dari kejaksaan dan inspektorat.

***

BANJARMASIN - DPRD akan Meminta klarifikasi tentang penarikan iuran untuk perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 pada 12 November kemarin.

"Kami jadwalkan seusai salat Jumat. Kami ingin mendengar penjelasan kadinkes terkait iuran HKN itu," kata Ketua Komisi IV, Norlatifah.

Sisi lain, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku sudah meminta Inspektorat Banjarmasin untuk bergerak. Tugasnya, mempelajari dan memperjelas permasalahan yang terjadi.

"Sudah disampaikan ke inspektorat, agar APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk mengawasi dan mengeceknya," singkatnya, kemarin (18/11).

Radar Banjarmasin kemudian menghubungi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Banjarmasin, Taufik Rivani. "Kami sudah bergerak sejak Senin (15/11) tadi. Sesuai arahan wali kota," ujarnya.

Saat ini, pihaknya sedang mencari dan mengumpulkan berbagai bahan keterangan. Untuk diolah dan disampaikan ke wali kota sebagai bahan masukan.

"Ya, kami akan memanggil pihak yang bersangkutan. Mungkin salah satunya juga ketua panitia pelaksana HKN," tambah Taufik.

Dia meminta waktu setidaknya dua pekan untuk menuntaskan pengecekan ini.

Lantas, bagaimana apabila ternyata ada temuan yang menguatkan dugaan pungutan liar (pungli) tersebut? Dia enggan menjawabnya. "Intinya diproses sesuai standar dan undang-undang yang berlaku," tutup Taufik.

Dikonfirmasi terpisah, kadinkes mengaku siap memenuhi semua panggilan. "Saya sudah menerima surat undangan dewan," kata Machli.

Di sana ia berjanji akan meluruskan informasi yang beredar dan selama ini menyudutkan dinas yang dipimpinnya.
"Saya akan hadir agar semuanya clear. Saya tegaskan lagi, dalam HKN kemarin tak ada pungli. Lebih kepada urun rembuk, mengumpulkan uang untuk sama-sama membeli baju dan merayakan HKN," tegasnya.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin itu juga kembali menegaskan bahwa yang ia teken adalah proposal, bukan surat edaran. Lalu, bukan iuran yang dipaksakan, melainkan cuma sumbangan sukarela.

Baginya, baju HKN itu sebuah apresiasi. "Nakes butuh penghargaan. Kalau bukan kita yang mengapresiasi, siapa lagi? Zero kasus covid itu kan berkat mereka. Jadi mari kita sikapi dengan bijaksana," tambahnya.

Menghadapi Inspektorat, dia berjanji saat dipanggil nanti akan menyampaikan semua informasi dengan sebenar-benarnya.

"Kami siap! Sejauh ini memang belum ada panggilan (dari inspektorat). Tapi bentuk tanggung jawab institusi, kami akan hadir. Termasuk juga panggilan pihak kepolisian dan kejaksaan," tutupnya.

Turunkan Jaksa Senior

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Banjarmasin mengeluarkan surat resmi untuk penyelidikan iuran Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 di Dinas Kesehatan Banjarmasin.

Total iuran yang dikumpulkan panitia HKN mencapai Rp236 juta. Dipakai untuk membiayai rangkaian acara perayaan yang puncaknya jatuh pada 12 November kemarin.

Tak hanya ramai dibincangkan warganet dan disorot DPRD, Kejari ternyata juga memantaunya.

"Kajari (kepala kejaksaan negeri) sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan," kata Kasi Intel Kejari Banjarmasin, Budi Mukhlis, kemarin (18/11).

Tim khusus yang diturunkan sedang mengumpulkan dokumen-dokumen untuk bukti awal. Lalu memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Banjarbaru itu enggan merincikan prosesnya. "Sudah satu minggu ini kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan," tambahnya.

Ditambahkannya, agar lekas rampung, beberapa jaksa senior telah ditunjuk untuk menanganinya. "Pimpinan sudah menunjuk siapa saja yang akan menanganinya," sebut Budi.

Ditekankannya, meski sudah ramai dibincangkan publik, kejaksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia menjamin, penyelidikan akan berjalan secara proporsional.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi dan Ketua Panitia Pelaksana HKN 57 Banjarmasin, Yanuar Diansyah menyebut surat edaran tersebut sebagai proposal.

Mereka juga menolak istilah iuran, melainkan sumbangan sukarela. Dipungut untuk pembuatan baju HKN dan mengongkosi acara perayaan, bukan untuk memberikan penghargaan kepada para pejuang covid.

Perihal nominal yang tertera dalam surat itu, disebut keduanya sebagai harapan panitia. Bukan patokan minimal sumbangan.

Tertulis, untuk rumah sakit swasta Rp2 juta. Lalu Rp1 juta bagi klinik dan laboratorium. Kemudian Rp500 ribu untuk apotek dan Rp300 ribu untuk toko obat.

Sedangkan bagi ASN puskesmas dan dinkes Rp100 ribu per orang. Paling besar untuk Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Rp25 juta.

"Itu hanya angka harapan. Misalkan RSUD Sultan Suriansyah, kenyataannya tak sebesar itu, hanya masuk Rp22 juta," kata Yanuar yang juga Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Banjarmasin.

Iuran atau sumbangan tersebut kemudian disetor ke rekening panitia atau kantor dinkes. (war/gmp/fud)