Selama 5 menit Anda membaca berita ini, diwaktu yang sama, hampir sehektar hutan kalsel yang hilang.

***

Kata “deforestasi” menjadi kata yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Hutan yang hilang menjadi perdebatan antara pemerintah dan para aktivis lingkungan. Meski atas nama pembangunan, tak bisa dipungkiri hutan yang hilang adalah fakta yang didukung dengan data.

Dari data Direktorat Inventarisir dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019-2020, Pulau Kalimantan menjadi penyumbang terbesar deforestasi di Indonesia. Luasannya sebesar 41,6 ribu ha atau 34,9 persen dari total deforestasi bruto Indonesia.

Kalbar dan Kalsel menjadi penyumbang tertinggi. Jika Kalbar sebesar 16,4 ribu ha, Kalsel seluas 7.547,2 ha. Mirisnya, pulau Kalimantan terdata sebagai reforestasi terendah dengan luasan hanya sebesar 158,3 ha (4,4%).

Jika tak dilakukan reforestasi secara masif. Bukan tak mungkin, hutan di Kalsel akan sirna. Dampaknya, tentu saja bencana alam akan datang. Salah satunya banjir karena serapan air tak ada.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru, Firman Fahada menuturkan, deforestasi hutan di Kalsel memang menjadi daerah yang tinggi. Namun kian tahun jumlahnya mengalami penurunan. “Secara urutan Kalsel tinggi. Tapi angka deforestasinya mengalami penurunan,” ujarnya.

Dari data pihaknya tahun 2017-2018 lalu, kawasan hutan yang menyusut seluas 14.368,6 hektare. Sedangkan tahun 2018-2019 deforestasi seluas 8.099,3 hektar, dan tahun 2019-2020 seluas 7.547,2 hektare. “Melihat trend, deforestasi terus menurun. Kalau melihat dari data, bisa saja akan berhenti beberapa tahun mendatang,” katanya.

Firman mengatakan deforestasi akan berhenti jika ada penanganan dan pengendalian dari pemangku kebijakan. “Tak hanya pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ada tanggung jawab juga dari pemerintah pusat dalam pengendalian dan penanganan,” imbuhnya.

Dari data kementerian, hasil perhitungan deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini sebutnya menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK akhir-akhir ini, dalam bentuk corrective action, menuai hasil yang signifikan.

Berbagai upaya dilakukan antara lain, penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Di Kalsel sendiri, masifnya penanaman pohon dilakukan Pemprov Kasel. Meski masih belum sebanding dengan menyusutnya hutan di Banua. Sayangnya pihaknya belum punya kajian sampai berapa persen deforestasi harus tersisa agar Kalsel aman dari ancaman bencana alam. “Tak ada kajian soal ini di kami,” tandasnya.

Wakil Damang Loksado, Dana Lumur mengatakan ada dilema pembangunan yang terjadi dengan deforestasi. Keuntungannya banyak proyek masuk ke desa dan kawasan pinggiran, dan membuat akses jalan mudah, menjadikan masyarakat terdampak sejahtera dan modern.

Tetapi di sisi lain hal ini juga mengkhawatirkan. Karena dulunya hutannya masih asri dan pohon besar masih banyak. "Sekarang pohon besar paling banyak hanya jenis pohon buah-buahan seperti pohon durian, pampakin. Kalau jenis kayu hutan sudah jarang ditemui. Hampir punah,” ucapnya.

Jika ingin mendapati pohon pohon besar, sekarang harus menempuh jalan kaki mulai empat sampai lima jam mendekati gunung besar yang berada di perbatasan Kabupaten HSS dengan HST dan Kotabaru. “Pohon besar hilang ini sejak sekitar tahun 2000-an,” tuturnya.

Dilemanya juga pohon dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Di wilayah Loksado misalnya, tak ada pembalakan dari perusahaan. Rata-rata pohon ditebang oleh masyarakat untuk biaya hidup. “Ini khusus untuk kedamangan Loksado,” ucapnya.

Sementara di daerah bawah, dekat permukiman daerah perbatasan antara Kecamatan Loksado dengan Padang Batung, memang sudah banyak ditanami sawit.

“Tapi, belum ada juga milik perusahaan. Cuma milik orang kampung,” katanya.

Tambang juga belum ada di Kecamatan Loskado, meski dulunya sempat mau dibuka sekitar tahun 2000-an. Tapi langsung diprotes warga sampai ke tingkat provinsi sampai kabupaten. Kawasan hutan lindung di Loksado saat masih banyak. “Syukurnya tambang tidak jadi dibuka,” ujarnya.

Dana meminta pemerintah dapat meninjau ulang batas hutan lindung yang di Loksado. Karena dulu pemetaannya masyarakat termasuk aparat desa tidak paham dengan hutan lindung. Sekarang masyarakat kesulitan saat membuat surat tanah atau sertifikat tanah.

“Karena sekarang sudah berubah fungsi menjadi pemukiman. kalau tetap statusnya hutan lindung. Lahan masyarakat menjadi bermasalah. Bahkan patok hutan lindung ada yang hanya beberapa meter dari samping rumah penduduk,” katanya.

Tutupan Lahan Hilang, Banjir Mengintai

Meski tak ada aktivitas pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) justru menjadi daerah yang paling rawan banjir. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: apa yang menyebabkan bencana banjir selalu mengintai?

Bulan April lalu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru melaporkan ada lahan sangat kritis di wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) seluas 7.658,53 ha (26%). Sementara lahan kritis seluas 283,87 ha (1%), dan agak kritis 13.479,34 ha (45,98%). Sedangkan lahan yang tidak kritis hanya 5.940,50 ha (20%). Untuk lahan yang potensial kritis mencapai 1.934,66 ha (6,63%).

Hal ini disebabkan tutupan hutan di wilayah hulu dikonversi menjadi perkebunan lahan kering. Konversi lahan ini diperparah dengan adanya pembalakan. Kurangnya tutupan lahan ini yang membuat HST menjadi daerah rawan banjir. Dalam satu tahun HST sudah dilanda banjir dua kali.

Sedangkan data citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup HST menyebut tutupan lahan di HST dalam beberapa tahun terakhir berkurang signifikan.

Dalam data itu disebutkan, pada 2017 tercatat memiliki tutupan lahan sebanyak 61 persen dari luas lahan 120 ribu hektare. Update pada tahun 2020 tutupan lahan tersebut hanya tersisa 38 persen. Atau ada penurunan sebesar 23 persen.

Jika dihitung rinci tiap tahunnya, penurunan tutupan lahan terjadi sebanyak 7,6 persen. Artinya, HST kehilangan tutupan lahan sebesar 9.200 hektare per tahun. Apabila diakumulasikan, tutupan lahan yang hilang yakni 27.600 hektar dalam 3 tahun ini.

Pj Sekda HST, Muhammad Yani membenarkan jika tutupan lahan di HST terus berkurang signifikan. Masalah ini juga yang membuat banjir periode kedua di bulan November 2021. “Walaupun intensitasnya tidak separah awal tahun lalu,” kata Sekda belum lama tadi.

Upaya jangka panjang pemerintah yang bisa dilakukan untuk menambah tutupan lahan yakni melakukan vegetasi di beberapa wilayah hulu. Sedangkan upaya jangka menengah untuk mengatasi banjir yakni, pembangunan kolam regulasi di tahun 2022 mendatang. Kolam ini dibangun di Kecamatan Barabai dan Batu Benawa. Luasnya sekitar 52 hektar.“Akhir tahun ini target pembebasan lahan sudah selesai,” janji Sekda.

Selain tutupan lahan yang berkurang akibat penebangan pohon yang tidak terkendali, ternyata di Daerah Aliran Sungai (DAS) di sepanjang Sungai Benawa juga terdapat tambang galian C. Sekda menyebut ada dua galian C yang legal di wilayah Kecamatan Hantakan dan Batu Benawa.

“Di daerah Batang Alai juga ada, tapi izinnya itu dari pemprov. DLH hanya memberikan rekomendasi saja," jelasnya. Yani pun mengakui di wilayah DAS Sungai Benawa juga banyak aktivitas galian C yang ilegal. "Ada banyak, cuma itu penanganannya wilayah pemprov,” pungkasnya. (mof/shn/mal/by/ran)