BANJARMASIN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin mengalokasikan Rp6 miliar untuk penanganan bencana banjir.

Sebelumnya, sejak 18 November, pemko menetapkan status siaga darurat banjir, angin puting beliung dan air pasang atau banjir rob.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Fahrurraji mengatakan anggaran sebesar itu diambil dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Jika tidak cukup, ada langkah lain. Seperti refocusing anggaran," ujarnya seusai apel gabungan siaga bencana di Taman Kamboja di Jalan Anang Adenansi, kemarin (22/11).

Miliaran rupiah itu untuk kebutuhan mendesak seperti penyediaan makanan, obat-obatan dan tempat penampungan pengungsi.

"Hal-hal yang paling penting. Tapi anggaran itu baru turun kalau sudah terjadi bencana," tekannya.

Menurutnya, ancaman banjir itu nyata. Apalagi daerah tetangga seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sudah kebanjiran.

"Di tempat kita, beberapa wilayah juga sudah tergenang. Seperti di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Barat. Tapi tidak lama," ungkapnya.

Untuk antisipasi awal, posko-posko induk di tiap kecamatan disiagakan. "Agar kami bisa menerima informasi dari setiap wilayah dengan cepat," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina membeberkan rilis Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa ibu kota Provinsi Kalsel ini ditetapkan dalam zona kuning atau rawan bencana level menengah.

"Sesuai peta potensi BMKG, Banjarmasin dari bulan November hingga Januari mendatang masuk zona rawan bencana," ungkapnya, kemarin (22/11).

Menurut Ibnu, dengan penetapan zona dari BMKG itu, pihaknya perlu siaga untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada awal tahun.

"Harus ada ikhtiar dari semua. Bersama TNI, Polri, BPBD dan Damkar," sambungnya.

Dia mengklaim, segi peralatan sudah siap. Begitu pula dengan SDM yang telah dibekali keterampilan kebencanaan.

"Posko di BPBD difungsikan selama 24 jam. Seluruh lurah dan camat diminta melaporkan tentang ketinggian genangan air di wilayahnya," tutupnya. (war/fud)