Juli lalu, Pemko Banjarmasin menerima penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya dari Kementerian P3A. Sekarang, masyarakat menuntut buktinya.

***

BANJARMASIN - Durasinya cuma 12 detik. Merekam perempuan yang hendak membopong seorang bocah. Si anak berontak. Seorang pria bersarung kemudian membantu mengangkat bocah yang sudah histeris itu.
Video ini viral di media sosial pada Minggu (21/11).

Warganet berkomentar, mereka kerap terlihat mengemis di pertigaan lampu merah Jalan Ahmad Yani, tak jauh dari kantor PDAM Bandarmasih.

Bahwa bocah itu dipaksa orang tuanya untuk mengemis. "Bila tak mau, si anak dipukuli," tulis warganet.
Hingga kemarin (23/11) siang, video itu sudah ditonton ratusan kali.

Jauh sebelum video itu viral, seorang warga berinisial EL mencemaskan bocah yang duduk selonjoran menunggui dagangan kuenya di trotoar Jalan Ahmad Yani kilometer 2.

"Saya sering melihatnya. Dia duduk di sana. Saya kira, ada orang tua yang menunggui. Ternyata tak ada," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang membuat hatinya teriris, saat hujan deras, bocah itu basah kuyup tanpa payung atau jas hujan. Tetap bersama dagangan kuenya.

Geram dan merasa tak berdaya, EL kemudian memotret pemandangan itu dari belakang dan mengunggahnya ke medsos. Dia tak menyangka jika foto itu bakal memanen banyak komentar.

"Ada yang mengirim pesan kepada saya, mengaku bertetangga dengan si bocah," tambahnya.

Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata bocah dalam video dan foto di atas adalah orang yang sama. Dugaan bahwa anak ini dieksploitasi orang tuanya untuk mencari duit pun semakin menguat.

"Saya bingung mau melapor ke mana. Saya hanya berharap pada perhatian pemerintah," tekannya.

Informasi terakhir yang diterima EL, dinas terkait sudah mendatangi kediaman si anak di Jalan Pekapuran A. Tapi anak itu seakan raib, tak diketahui rimbanya.

"Saya meminta kepada para tetangganya untuk terus berkirim kabar. Saya khawatir ia kenapa-napa. Katanya anak itu sudah dibawa orang tuanya," tutupnya.

Pemko pun bertindak. "Karena sudah viral, maka penanganannya kami prioritaskan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Banjarmasin, Iwan Fitriadi kemarin (23/11) di Balai Kota.

Ditanya penanganan seperti apa, Fitriadi mengungkap, petugasnya sudah mengumpulkan keterangan di lapangan. Lalu, berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banjarmasin.

Perihal dugaan eksploitasi, Fitriadi juga melihat indikasi serupa. "Pas diajak berkomunikasi di lokasi, keterangannya terus berubah-ubah. Namanya juga anak-anak, ya biasa," kisahnya.

"Tapi anak yang menjadi korban kekerasan, biasanya memang terganggu secara psikologis. Tentu harus ada pendalaman sebelum menyimpulkan," sambungnya.

Ditambahkan Fitriadi, masalah ekonomi kerap menjadi pemicu. Anak kecil dianggap lebih mampu menarik empati para calon penyumbang.

"Ada yang disuruh berjualan saja, adapula yang sekaligus disuruh meminta-minta," pungkasnya.

Terpisah, Radar Banjarmasin mengkonfirmasi masalah ini kepada Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Ristianto.

"Kami akan telusuri bersama Satpol PP. Kalau arahnya penelantaran atau dimanfaatkan, bisa diarahkan ke ranah hukum," tegasnya.

Dalam banyak razia pekat, anak-anak jalanan kerap terjaring. Biasanya dibawa ke rumah singgah milik dinsos.
"Saya yakin, apa yang mereka perbuat bukan atas keinginannya. Disuruh orang tua atau ada koordinatornya," duga Iwan.

DPRD: Jangan Saling Tunjuk

KINERJA pemko dalam menghadapi dugaan eksploitasi anak ini dikritik Komisi IV DPRD Banjarmasin.

Anggota Komisi IV, Hendra meminta dinas-dinas terkait berhenti untuk saling tunjuk.

"Saya melihat, selama ini mereka malah saling lempar tanggung jawab. Diserahkan ke Satpol PP, dalihnya cuma bisa menertibkan. Demikian pula kalau ditanya pada dinsos atau DP3A," ujarnya kemarin (23/11).

Dia meminta mereka semua untuk fokus bekerja sama. Karena sekadar razia saja takkan menyelesaikan masalah.

"Dugaannya tak hanya eksploitasi, tapi juga kekerasan terhadap anak. Bila unsurnya terpenuhi, maka langsung saja selesaikan. Seret ke ranah pidana," tegas politikus PKS ini.

Dia meyakini, ini bukan kasus pertama dan takkan menjadi yang terakhir.

Hanya saja, selama ini belum muncul permukaan. "Kita semua melihat, anjal (anak jalanan) dan badut cilik menjamur di jalan raya," tukasnya.

"DPRD siap duduk bersama pemko. Siap dilibatkan dalam mencari solusi atas masalah sosial ini," tutup Hendra. (war/fud/ema)