BANJARMASIN - Kemarin (24/11), Machli Riyadi semestinya merayakan ulang tahunnya ke-51. Tapi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu harus menjalani pemeriksaan di kejaksaan.

Mengenakan pakaian dinas warna putih, Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin itu tiba di kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Jalan Hasan Basri pada jam 10 pagi.

Tak lama duduk di ruang tunggu, Machli langsung diantarkan menuju ruang penyidik. Kurang lebih selama tiga jam ia memberikan keterangan.

Ketika keluar, Machli dicegat belasan wartawan dari media cetak, daring dan televisi yang sudah menunggunya sejak pagi. Kali ini, Machli tampak lebih pendiam.

Sedikit bercerita, Machli mengutarakan, penyidik fokus bertanya tentang sumbangan untuk perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November lalu.

"Kurang lebih ada enam pertanyaan," sebutnya. "Tapi karena sudah ditangani kejaksaan, biarlah humas kejaksaan yang berbicara," sambungnya.

Ditanya apakah benar sumbangan HKN juga dimintakan ke hotel-hotel berbintang di Banjarmasin, Machli kembali mengelak. "Tanyakan sama kejaksaan saja," tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin, Budi Mukhlis mengatakan, sedikit atau banyak pertanyaan yang diajukan dalam penyelidikan sebenarnya tidaklah penting.

"Yang penting adalah substansinya," ujarnya.

Lantas, apakah substansi kasus ini sudah ditemukan? Mantan Kasi Pidsus Kejari Banjarbaru itu enggan menjawab.

"Nanti ya. Belum bisa diungkap semuanya ke publik," jawabnya.

Ditanya kelanjutannya, Budi memastikan, masih akan ada pemeriksaan. "Masih ada beberapa orang," tutupnya.

Yang menarik, penyidik sempat menanyakan perihal anggaran perayaan HKN yang tertera dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dinkes.

Padahal, ketika masalah ini mencuat ke tengah publik, Machli dan ketua panitia Yanuardiansyah mengatakan, sumbangan terpaksa dicari ke sana kemari lantaran perayaan HKN tak dianggarkan di APBD.

Diwartakan sebelumnya, proposal itu disebar ke rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, apotek, toko obat dan PNS kesehatan. Mereka dimintai sumbangan dari Rp2 juta hingga Rp100 ribu untuk mencetak baju perayaan HKN ke-57. (gmp/fud)