BANJARMASIN – Kursi kosong mewarnai rapat paripurna penetapan APBD tahun 2022, Selasa (25/11) siang. Pantauan di lapangan, dari 55 anggota dewan, hanya ada delapan orang yang ikut rapat.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, banyaknya anggota dewan yang tidak hadir lantaran berbarengan dengan adanya agenda kerja di luar daerah. Namun rapat tidak hanya digelar off line tapi juga online.

“Maklumi sajalah, yang penting forum selesai. Semua agenda sudah kami bahas dalam rapat Banggar,” kata politikus Fraksi Golkar ini.

Contohnya, Wakil Ketua M Syaripuddin menghadiri kegiatan di luar daerah. Sementara anggota dewan yang lain juga ada kegiatan kedewanan. “Seperti wakil Ketua, saya minta hadiri acara di Lombok, ada juga yang cuti melahirkan,” jelasnya.

Meski hanya ada anggota dalam hitungan jari, Perda APBD Kalsel 2022 yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar tetap disahkan.

Diwartakan sebelumnya, setelah melalui perdebatan panjang dan protes dari para wakil rakyat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel pada 2022 akhirnya disepakati sebesar Rp5,56 triliun.

“Jadi, sudah disepakati APBD 2022 sebesar Rp5,56 triliun,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada wartawan, usai rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (23/11), di Banjarmasin.

Anggaran tahun 2022 masih didominasi untuk pemulihan ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19, sarana infrastruktur, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Namun APBD tersebut belum termasuk anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebab masih menunggu petunjuk teknis dari pusat terkait penggunaannya.

“Kita perlu mengalokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, terutama bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mengingat ini sangat krusial,” jelas Roy saat itu. (gmp)