Pemilik lahan yang menolak ganti rugi pembebasan untuk pembangunan Jembatan HKSN 1 dikejutkan pengesahan konsinyasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemarin (30/11). Kuasa hukum mereka berencana menggugat Pemko Banjarmasin.

***

BANJARMASIN - Konsinyasi adalah menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Ditempuh ketika negosiasi pembebasan lahan sudah buntu.

Dalam sidang kemarin terkuak, pemko menjadikan berita acara kesepakatan bersama warga pada 15 Maret lalu sebagai dasar konsinyasi.

Pemko juga beranggapan, pemilik lahan dan bangunan sudah diberikan waktu 14 hari untuk melayangkan gugatan.
Tak kunjung digugat, konsinyasi pun disahkan.

Pengacara warga, Wahyu Utami dan Syamsu Saladin pun terkejut mendengarnya. Begitu pula dengan warga yang hadir di pengadilan. Mereka menyesalkan tindakan pemko.

Saladin menyebut pemko tak memberikan kesempatan kepada kliennya untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagai pemohon konsinyasi, pemko juga tak transparan. Bersikap tertutup.

"Konsinyasi ini sepihak, itu keberatan kami. Yang membuat kami akan menempuh upaya hukum," tegasnya.

"Padahal, klien kami siap mendukung pembangunan. Sepanjang sesuai prinsip keadilan," lanjutnya.

Dia juga menyoroti berita acara kesepakatan tersebut. Naskah yang diserahkan ke pengadilan ternyata dalam bentuk fotokopian.

"Apakah benar berita acara itu ada? Apakah berkas aslinya tidak ada? Kalau fotokopi, menurut hukum bukan alat bukti," tekannya.

Rekannya Utami, mengutip apa yang disampaikan hakim ketua dalam sidang konsinyasi itu. Bahwa keberatan semestinya disampaikan dalam kurun waktu 14 hari seusai kesepakatan dibuat.

Persoalannya, dia mengklaim, antara pemohon dan termohon konsinyasi tak pernah ada kesepakatan.

"Berita acaranya tertanggal 15 Maret. Kesepakatan yang mana? Hingga kini, klien kami tak pernah benar-benar diajak duduk berunding," bebernya.

"Bahkan, klien kami tak pernah menerima penawaran dari pemko," imbuhnya.

"Jadi kami akan mengajukan gugatan, secepatnya. Baik pidana maupun perdata," tegasnya.

Salah seorang pemilik lahan, Arifuddin pun syok. "Kami cuma didiamkan selama berbulan-bulan. Kami meminta ditemukan dengan tim appraisal saja tak dikabulkan," keluhnya.

Seusai sidang, Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun hanya memberikan jawaban singkat. Bahwa pemko dalam pembebasan lahan ini sudah bekerja sesuai prosedur.

"Permohonan konsinyasi kami sudah disetujui. Kalau warga keberatan atau hendak menempuh jalur hukum, tak masalah. Kami taat hukum," ujarnya.

"Proses pembangunan tetap akan berjalan. Selanjutnya kami koordinasikan dengan Dinas PUPR," tutup Fadlun.
Sengketa ini mencakup tiga persil lahan yang dimiliki dua keluarga. Berlokasi di RT 05 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat.

Optimis Rampung Tepat Waktu

Terlepas dari sengketa pembebasan lahan, proyek Jembatan HKSN 1 terus dikerjakan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Rini Subantari menjelaskan, pengerjaan jembatan sudah hampir mencapai 40 persen.

"Dua pekan lalu progresnya sudah 30 persen," ujarnya kemarin (30/11).

Dia yakin, lewat konsinyasi itu, hambatan lahan yang belum dibebaskan bisa segera diatasi.

"Untuk kendala, saya rasa tak ada lagi. Karena konsinyasi sudah diterima pengadilan. Insyaallah lancar saja," tambahnya.

Maka, PUPR optimis bisa merampungkannya sesuai masa kontrak. Yakni rampung sebelum akhir Desember.

"Bisa selesai tepat waktu dan tepat mutu. Mohon doanya," tutup Rini.

Diwartakan sebelumnya, proyek jembatan yang menghubungkan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Utara tersebut terancam molor dari tenggat waktu.

Dari rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Banjarmasin pada November lalu, Dinas PUPR dan Dinas Perkim menyatakan, proyek ini terancam molor ke tahun depan. Lantaran adanya lahan yang belum dibebaskan di area proyek. (war/fud/ema)