BANJARMASIN - Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kalsel tahun depan mengalami penurunan. Nilainya mencapai Rp1,2 triliun atau 4,28 persen.

Untuk diketahui, pada 2021 ini, alokasi dana APBN untuk Kalsel nilainya sebesar Rp26,1 triliun. Di tahun depan, jumlahnya hanya sebesar Rp25,07 triliun. Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,18 triliun dan belanja TKDD sebesar Rp16,89 triliun.

“Ada penurunan untuk belanja Kementerian Lembaga (KL) sebesar 13,60 persen atau Rp1,29 triliun dan terjadi kenaikan alokasi dana TKDD sebesar 0,99 persen atau Rp165,04 miliar,” beber Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah usai penyerahan DIPA 2022 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (3/12).

Dijelaskannya penurunan belanja di Kalsel disebabkan memang Alokasi belanja K/L dan TKDD secara nasional mengalami penurunan. Meski demikian sebutnya, jika dibandingkan dengan proporsi alokasi pagu APBN 2022 di Kalsel terhadap pagu APBN nasional, sebenarnya mengalami kenaikan, dimana di tahun 2021 proporsi belanja di Kalsel terhadap nasional adalah 1,43 persen, sementara di tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,46 persen.

DIPA yang diserahkan kemarin, sejumlah 541 DIPA. Dengan nilai nominal Rp8,18 triliun, terdiri, sebanyak 40 DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp162,80 miliar, dan 501 DIPA Satuan Kerja Instansi Vertikal sebesar yang nilainya sebesar Rp8,02 triliun.

Sulaimansyah mengungkapkan, menurunnya alokasi dana APBN untuk Kalsel, disebabkan juga terjadi penyerapan anggaran DAK fisik yang tak maksimal. Dia menyebut ada sebanyak Rp111 miliar DAK fisik Kalsel 2021 yang gagal diserap.“Ada beberapa kontrak pekerjaan gagal kontrak. Nilainya cukup besar sebesar Rp111 miliar,” bebernya.

Sayangnya, ketika dicecar pemda mana yang tak menyerap maksimal tersebut, Sulaimansyah mengaku tak hapal. “Saya tak hapal. Memang sangat sangat disayangkan. Terlebih dananya sudah ada,” tukasnya.

Diketahui realisasi APBN di Kalsel sampai 30 November, sudah 90,2 persen atau Rp23 triliun dari total Rp26,1 triliun. Sulaiman menarget belanja kementerian dan lembaga sebesar 95,55 persen dan TKDD sebesar 99 persen. “Untuk TKDD tak bisa 100 persen, karena ada pekerjaan yang tidak berhasil dikontrakkan tadi,” sebutnya.

Dia menjelaskan, untuk belanja TKDD di Kalsel tahun depan, terdapat 10 pemerintah daerah yang mengalami kenaikan alokasi TKDD dan 4 pemerintah daerah mengalami penurunan aolkasi TKDD. Kenaikan tertinggi berada di Kabupaten Balangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Diketahui, DBH Balangan pada DIPA 2022 sebesar Rp453 miliar. Nilai tersebut jauh mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Bupati Balangan, Abdul Hadi disela menerima langsung DIPA dan Alokasi TKDD kemarin mengatakan, pada tahun 2019 ke 2020 DBH yang diterima Balangan hanya sebesar Rp250 miliar.

“Bahkan, di 2020 ke 2021 mengalami turun lagi menjadi Rp224 miliar, kemudian setelah kami dilantik langsung kami lakukan advokasi dan upayakan ke ESDM dan Kemenkeu, karena konsesi tambang PT Adaro itu 87,5 persen ada di Balangan hanya 12,5 persen ada di Tabalong,” sebutnya.

Dia menyayangkan dua tahun sebelumnya tak ada upaya dari Bakeuda Balangan sebelumnya untuk mendorong peningkatan bagi hasil untuk Balangan. “Kami bersyukur ada peningkatan ini. Ini adalah hak Balangan seperti tahun 2016 lalu yang nilainya proporsional,” ucap Hadi.

Sementara, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengingatkan dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden.

Dia berpesan kepada Bupati/Wali Kota dan Pimpinan satuan kerja SKPD, segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana yang telah disusun. “Saya berharap seluruh dana dapat segera berjalan dan tepat sasaran, serta dapat terserap secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing,” pesannya. (mof/by/ran)