BARABAI- Banjir di Hulu Sungai Tengah (HST) belum sepenuhnya surut. Namun pusat informasi bencana posko induk di Stadion Murakat sudah tak aktif lagi sejak Sabtu (4/12).
Pantauan di lapangan, Minggu (5/12) peralatan seperti komputer dan layar data sudah diangkut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Keseriusan pemerintah daerah menangani warga terdampak banjir pun dipertanyakan.
“Infografis yang disebar (Pemda) hanya menggambarkan data terdampak banjir. Sedangkan penanganannya tidak terhimpun. Wajar saja kalau masyarakat mempertanyakan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HST, Supriadi.
Lebih lanjut, data pengungsi yang dipublikasikan tampak hanya terpaku pada jumlah terdampak saja. Sedangkan bantuan logistik yang sudah diberikan kepada pengungsi dan donasi yang diterima pemerintah tidak dimuat dalam grafis.
Tidak adanya data penyaluran bantuan ditakutkan berdampak pada tidak meratanya distribusi logistik. Pasalnya saat Supriadi terjun ke lokasi banjir di Desa Masiraan di Kecamatan Pandawan. Dia mendapati tak semua warga yang mendapat bantuan logistik.
Karena itu Supriadi meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan data penyaluran logistik dan jumlah donasi yang diterima lalu dihimpun. "Agar ada transparansi data kepada masyarakat," pinta anggota DPRD HST itu.
Di sisi lain, Kabid Data Dinas Sosial HST, Muhammad Hardianto mengatakan pihaknya mengaku masih menginput berapa jumlah logistik dan bantuan yang sudah disalurkan. Pasalnya data itu masih dalam bentuk tulisan manual. "Masih kami proses," jelasnya.
Untuk jumlah anggaran yang dihabiskan dalam penanganan warga terdampak banjir ditaksir mencapai puluhan juta. Uang ini digunakan untuk membeli bahan pokok. "Bahkan ada yang pakai uang pribadi. Ini digunakan waktu pertama kali bencana datang 15 November lalu. Nanti akan diklaim ke pemerintah daerah," jelasnya.
Kenapa bisa sampai menggunakan dana pribadi? Hardi menjelasakan Dinsos HST sebenarnya memiliki anggaran penanganan 100 juta sisa donasi banjir awal tahun lalu. Namun uang itu tidak bisa dipakai karena rekening yang dimiliki Dinsos dinilai rekening liar.
"Inilah ribetnya birokrasi kita. Akhirnya uang itu mengendap di bank. Tidak bisa dipakai karena pembuatan rekening itu dulu tidak ada surat rekomendasi dari pemerintah daerah sehingga dianggap liar oleh BPKAD HST," jelas Hardi."Inikan masa sulit ya, harusnya hal-hal seperti ini dikesampingkan dulu. Supaya kita bisa maksimal menangani warga terdampak banjir," tegasnya.
Dinas Sosial mencatat, sejak ditetapkan menjadi tanggap darurat bencana. Bantuan yang sudah disalurkan yakni nasi bungkus sebanyak 19.967. Dibagikan ke Kecamatan Barabai, Hantakan, dan Pandawan.
Kemudian bantuan beras cadangan pemerintah habis 1,5 ton ditambah beras bukan dari cadangan pemerintah 1,5 ton. Kemudian pemerintah juga mendapat bantuan uang tunai sebanyak Rp 100 juta dari Bank Kalsel, dan Rp 2 juta dari masyarakat. Namun ini belum dirincikan kegunaannya karena masih proses.
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD HST, Budi Haryanto menjelaskan untuk data banjir semua terpusat di Dinas Kominfo HST. Dia meminta agar dinas terkait lebih aktif untuk menginformasikan data. Pasalnya pihaknya fokus untuk melakukan evakuasi dan distribusi logistik ke warga yang terdampak.
"Sekarang saja anggota kami masih fokus membuka akses jalan yang tertutup material longsor. Salah satunya di Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan. Ada 10 personel yang kami kerahkan," jelasnya.
Kepala Dinas Kominfo HST Edina Fitria Rahman mengatakan peralatan memang sudah tidak ada di posko namun pihaknya masih aktif mempublikasikan data update banjir di media sosial dan grup koordinasi pemerintah.
Pihaknya hanya menunggu data kemudian mengolahnya menjadi infografis dan meng-updatenya tiap pukul 08.00 pagi, 16.00 sore, dan 20.00 wita.
"Kami hanya meriliskan data dari SKPD. Data masuk ke kami kemudian kami olah grafis sekira mudah dibaca lalu kami share. Kami hanya memfasilitasi tiap SKPD," jelasnya.
Pihaknya juga tak masalah jika setiap SKPD mempublikasi datanya masing-masing. Yang penting tetap ada koordinasi. "Kalau minta bantuan ke kami, ya kami olahkan datanya nanti kami bantu share juga," pungkasnya.
Sampai kemarin dibeberapa wilayah HST masih ada yang terendam. Misalnya di Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan. Kemudian di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuhan Amas Utara. Meski tidak ada warga yang mengungsi, namun warga masih perlu bantuan logistik. Untuk itulah pentingnya data.
Lantas bagaimana status bencana di HST? Pj Sekda HST mengatakan saat ini HST sudah masuk status transisi ke pemulihan pascabanjir. Masa transisi pemulihan bencana ini berlangsung selama satu bulan ke depan. "Kalau status tanggap darurat itu menyangkut jumlah jiwa warga yang terdampak," jelasnya. (mal/by/ran)