MARABAHAN - Dinilai kooperatif, seorang kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana desa belum juga ditahan Kejaksaan Negeri Batola.

Kades ini berinisial MF. Ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Desember, tapi sampai tiga pekan kemudian belum ditahan.

Selain itu, Kasi Intelijen Kejari Batola, M Hamidun Noor mengungkap, MF sudah menitipkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp30 juta.

Uang titipan tersebut pun sudah disita. "Sudah ada menitipkan sejumlah uang pengembalian. Tapi kasus ini tetap berlanjut," ujarnya sembari membenarkan MF sudah sekali diperiksa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Batola, Mochammad Aziz mengaku prihatin atas kasus ini. Masih ada kepala desa yang mengulang kasus yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kami sudah menerima pemberitahuan penetapan tersangka saudara MF beberapa waktu lalu," ujarnya.

Mengacu pasal 65 pada Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka kades yang tersandung kasus korupsi akan diberhentikan sementara oleh bupati. "Surat pemberhentian sedang diproses," tegasnya.

Ditambahkannya, pemberhentian sementara berlaku hingga vonis berkekuatan tetap dijatuhkan. Apabila diputuskan tak bersalah, maka yang bersangkutan dilantik kembali menjadi kepala desa. Sebaliknya, apabila terbukti bersalah, otomatis dipecat.

"Selama pemberhentian sementara, MF masih menerima gaji. Dengan catatan hanya setengah dari gaji yang diterimanya selama ini," ungkapnya.

Selama kasus berjalan, camat setempat akan menunjuk penjabat kades sementara.

Perlu diketahui, MF diduga menyalahgunakan dana desa dengan kerugian negara sekitar Rp150 juta. Disangkakan pasal 2 atau 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. (bar/fud)