BANJARBARU - Tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi. Namun Pemprov Kalsel masih harus mengejar target PAD dari sektor pajak daerah yang masih kurang ratusan miliar rupiah.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel mencatat, capaian pajak daerah tahun ini hingga 17 Desember baru Rp2.516.494.906.421. Sedangkan target di perubahan mencapai Rp2.827.361.450.856. Dengan begitu, pajak yang harus dikejar masih Rp310.866.544.435.

Plt Kabid Pajak Daerah pada Bakeuda Kalsel, Deddy Shandy Z mengatakan, dari realisasi tersebut paling banyak dihasilkan oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). "Realisasi PBB-KB sudah tembus 101,25 persen dari target perubahan," katanya.

Dia mengungkapkan, penerimaan PBB-KB ditargetkan sebesar Rp1.110.000.000.000. Sedangkan capaiannya sudah Rp1.123.840.293.492.

Selain PBB-KB, Deddy menyampaikan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga lumayan tinggi. Hingga 17 Desember 2021 realisasinya sudah Rp739.065.526.111, dari target Rp850.000.000.000.

Namun dia menyebut, ada dua jenis penerimaan pajak yang capaiannya masih tergolong rendah. Salah satunya, Pajak Air Permukaan (PAP) yang baru mencapai Rp4.844.680.893. Padahal targetnya Rp15 miliar.

"Capaiannya rendah karena memang di perubahan targetnya ditambah jadi Rp15 miliar. Padahal kalau sesuai target murni yang hanya Rp4, 5 miliar, realisasinya sudah tinggi," sebut Deddy.

Kemudian, penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dia menyampaikan, hingga 17 Desember 2021 baru sekitar Rp445.291.564.137, dari target Rp557.000.000.000.

Menurut Deddy, pendapatan dari BBN-KB sulit dikejar lantaran masih rendahnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. "Rendahnya daya beli membuat pembelian kendaraan bermotor masih rendah," ujarnya.

Meski begitu, dia optimis di sisa waktu tahun ini pendapatan Kalsel dari sektor pendapatan daerah mampu mencapai target. "Segala upaya kami lakukan, salah satunya menambah jam pelayanan di Samsat-Samsat," paparnya.

Sementara itu, melihat realisasi PAD Kalsel, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap meminta agar Pemprov menggenjot semua peluang penerimaan. "Kalau tidak mencapai target, maka kemandirian fiskal akan dianggap rendah," paparnya.

Di samping itu, dia menyampaikan, apabila PAD tidak mencapai target maka APBD Kalsel akan mengalami defisit. "Dan akhirnya menggunakan sisa dana tahun lalu (silpa)," ucapnya.

Menurutnya, sektor pendapatan yang dapat digenjot ialah pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun kata dia, di sektor ini belum ada upaya yang nyata dari Pemprov Kalsel.

"Perlu ada membuat tax clearance system elektronik, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Agar tunggakan PKB terdeteksi dan dapat dibayar ketika penunggak mendapat layanan di kabupaten/kota," pungkasnya. (ris/by/ran)