BANJARMASIN – Baru tiga bulan, laporan dugaan maladministrasi yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Kalsel sudah 40 kasus. Sebanyak 37 laporan yang masuk dari masyarakat, sisanya investigasi atas inisiatif Ombudsman yang berasal dari pemberitaan di media.

Asisten Ombudsman Perwakilan Kalsel, Sopian Hadi mengatakan, substansi laporan dugaan maladministrasi yang masuk ke pihaknya paling banyak soal agraria atau pertanahan, jumlahnya 9 laporan. Disusul soal air bersih dengan 8 laporan. “Agraria atau pertanahan ini laporannya seperti tahun-tahun lalu. Dari penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan maksimal,” sebutnya kemarin.

Menurutnya, masyarakat sekarang lebih aktif melaporkan dugaan maladministrasi. “Hal ini sangat bagus. Agar tercipta pemerintahan yang baik. Khususnya dalam memberikan pelayanan,” imbuhnya.

Sopian mengatakan, tahun lalu laporan dari masyarakat jumlahnya mencapai 1.232 laporan. Jumlahnya meningkat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020. Saat itu laporan yang masuk hanya sebanyak 546 laporan. “Meningkatkanya jumlah laporan ini sebagai bukti, masih banyak masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan publik,” sebutnya.

Dibeberkannya, dari sebanyak laporan yang masuk ke pihaknya tahun lalu, hanya sebanyak 198 laporan yang ditindaklanjuti. Jumlah ini juga meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 155 laporan.

Dari 198 laporan yang masuk tahun lalu, sebanyak Tahun lalu, sebanyak 125 laporan karena tidak memberikan pelayanan, 36 laporan karena penundaan berlarut, 23 laporan karena penyimpangan prosedur, 9 laporan karena permintaan imbalan, 4 laporan karena tidak kompeten dan 1 laporan tidak patut.

“Kami sangat berharap, partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Ini tentunya akan berdampak terhadap pelayanan publik yang diberikan,” ucapnya.

Pada laporan dugaan maladministrasi tahun lalu, substansi laporan yang paling banyak di sektor perhubungan dan infrastruktur, jumlahnya sebanyak 28 laporan disusul asuransi/jaminan sosial sebanyak 23 laporan, air minum 22 laporan, pendidikan 19 laporan, administrasi kependudukan 18 laporan, pertanahan 16 laporan, kepegawian 14 laporan, kesehatan 13 laporan, perizinan 10 laporan, listrik 7 laporan, lingkungan hidup 6 laporan, kepolisan 5 laporan, perdagangan/industri 5 laporan, perkebuban 2 laporan dan hak sipil dan politik 2 laporan.

“Selain itu ada 8 instansi yang masing-masing 1 laporan seperti perumahan, peradilan, data informasi, perbankan, tenaga kerja, koperasi, keagamaan dan Lapas,” tandasnya. (mof/by/ran)