Analisa maupun prediksi sejumlah pihak soal nasib PPKM Level 3 di Banjarbaru sepertinya agak meleset. Pasalnya, pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM level tiga di Banjarbaru.

Keputusan perpanjangan masa PPKM Level 3 ini diterbitkan (14/3). Kepastian ini termaktub dalam Inmendagri No 17 Tahun 2022. Pembatasan diberlakukan hingga 28 Maret 2022 mendatang.

Sebelumnya, sejumlah pihak menilai jika status level PPKM bisa turun. Hal ini lantaran melandainya kasus penularan maupun angka kematian selama dua pekan terakhir. 

Jika mengacu pada poin indikator atau penilaian oleh pemerintah pusat. Maka ada sejumlah indikator yang menentukan status level PPKM di suatu daerah. Beberapa poin ini diantaranya seperti Kasus Konfirmasi, Rawat Inap RS, Kematian, Testing, Tracing, Treatment serta besaran cakupan vaksinasi yang sudah dilakukan. Semua data ini diolah oleh Kemenkes RI dalam bentuk assessment harian terkair situasi Covid-19 per daerah.

Koordinator Tim Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Edi Sampana termasuk yang sebenarnya memprediksi jika status PPKM di Banjarbaru bisa turun ke level 2 atau bahkan 1.

Hal tersebut kata Edi bukan tak beralasan, sebab dari sejumlah aspek assessment, Banjarbaru terangnya sudah menunjukkan tren penurunan yang bagus. “Kita tentu berharap levelnya bisa turun, tetapi keputusannya tetap diperpanjang.”

Dari analisanya, keputusan pemerintah pusat dalam memperpanjang status level 3 di Banjarbaru besar kemungkinan karena faktor lemahnya tracing yang berjalan.

Sebab, dari data atau hasil assessment, kategori tracing si Banjarbaru kata Edi masih dalam kategori terbatas. Padahal untuk bisa lepas dari status level tiga atau bahkan PPKM, minimal suatu daerah ujar Edi harus masuk kategori memadai atau bahkan ideal.

“Untuk idealnya jumlah pemeriksaan atau tes itu adalah sekitar 270 kontak per pekan. Nah sekarang kita masih rendah, banyak orang tak mau di (tes) swab,” katanya.

Lalu, proses wawancara atau pemeriksaan terhadap yang berkaitan dengan terkonfirmasi positif harusnya kata Edi juga minimal 15 orang. Namun sekarang, pemeriksaan katanya masih di bawah lima orang.

“Misalnya ada satu positif, nah petugas puskesmas harus mewawancara 14 orang lebih, misalnya yang satu rumah, satu kantor atau satu lingkungan dengan orang yang positif tersebut,” ujarnya.

Padahal, jika seluruh indikator bisa masuk dalam kategori ideal atau memadai. Maka, status PPKM di Banjarbaru berpotensi besar bisa ditangguhkan. Mengingat, dari hasil assessment Kemenkes RI per 13 Maret 2022, sejumlah indikator tercatat sudah cukup bagus.

Misalnya untuk transmisi komunitas ada 43,55 persen, rawat inap RS 5 persen, kematian 0,71 persen, dan treatment 35,21 persen testing. Hanya saja untuk indikator di tracing baru 1,83 persen dan testing 6,69 persen.

“Dari enam indikator, tiga di antaranya kategori kita cukup baik, lalu dua kurang baik dan satu yang buruk. Jadi mungkin ini yang menjadi pertimbangan atau penilaian Kemendagri dalam memperpanjang status PPKM kita,” pungkasnya. (rvn/ij/bin)