Akhirnya, DPRD Banjarmasin menyatakan sikap atas pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel. Dewan mendukung langkah Pemko Banjarmasin untuk menempuh hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Karena dewan tak boleh, kami bersinergi dengan pemko dan lembaga masyarakat yang mengajukan judicial review dan bisa mengembalikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi,” kata Ketua Komisi III, M Isnaini.

Dibeberkannya, dari hasil pembicaraan internal, mayoritas anggota dewan keberatan dengan pemindahan itu. Ibu kota dipindahkan ke Banjarbaru setelah Undang-Undang tentang Provinsi Kalsel disahkan DPR RI pada pertengahan Februari lalu. Disebutkan dalam pasal 4.

Apa alasan penolakannya? Isnaini menjawab sejarah. Bahwa sejak Kesultanan Banjar sampai Provinsi Borneo terbentuk, Banjarmasin adalah ibu kota. Isnaini kemudian mengutip slogan proklamator Soekarno: jasmerah (jangan sekali-sekali melupakan sejarah).

“Hati-hati kalau kualat, karena bisa melukai hati masyarakat,” ujarnya mengingatkan. Dia juga mengaku sudah berdiskusi dengan banyak tokoh masyarakat dan akademisi. Intinya, pemindahan ibu kota memerlukan konsultasi. Bukan diselundupkan secara diam-diam.

“Mungkin ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Ibu kota baru kan berarti bakal banyak proyek,” sindirnya. Diwartakan sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, hak uji materi ke MK menunggu UU provinsi tersebut diterbitkan sebagai lembaran negara. (gmp/at/fud)