Lagi-lagi perpolitikan negeri diramaikan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Kali ini, usulan Joko Widodo menjabat 3 periode diserukan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Seruan sendiri disampaikan para peserta Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2022 dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) langsung kepada Presiden Jokowi di Istora Senayan di Jakarta, Selasa (29/3). Jokowi, yang menghampiri partisipan di luar gedung Istora Senayan, diteriaki dukungan 3 periode tersebut sembari membagi-bagikan cindera mata.
Terkait dukungan itu, para kepala desa di Kalimantan Selatan ternyata banyak yang tidak tahu. “Waduh nggak tahu saya. Info dari mana (dukungan presiden 3 periode) itu,” kata Kepala Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Samija, kemarin.
Dia menduga, dukungan tersebut hanya melibatkan elite atas. Sehingga, para kepala desa di daerah tidak tahu. “Mungkin yang di Jakarta itu. Ketua Apdesi Banjar juga nggak ada info,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Ahmad Zaini menegaskan bahwa Apdesi Banjar tidak ada membuat pernyataan sikap mendukung Jokowi 3 periode. “Bahkan, di Kabupaten Banjar tidak ada penggalangan dukungan untuk presiden 3 periode,” tegasnya.
Dia menyebut, informasi yang beredar dukungan Jokowi 3 periode datang dari Apdesi versi lain. “Sedangkan kami di Kabupaten Banjar ikut Apdesi yang diketuai Arifin Abdul Majid,” sebutnya.
Sikap pengurus Apdesi memang terbelah menjadi dua, yakni kubu pendukung dan penolak usulan Jokowi 3 Periode. Ketua Apdesi Surta Wijaya menyatakan siap mendeklarasikan dukungan secara resmi. “Habis lebaran kami deklarasi,” kata dia.
Setelah Surta Wijaya menyatakan dukungan terhadap ide Jokowi 3 periode. Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Apdesi versi lain, lantas menyatakan keberatannya.
Arifin menolak upaya yang membawa-bawa organisasi kepala desa se-Indonesia ke ranah politik. “Deklarasi itu membuat kami difitnah oleh masyarakat,” paparnya.
Arifin tak mempermasalahkan individu yang mendukung ide Jokowi 3 periode. Namun, dia melanjutkan, secara kelembagaan, Apdesi tak seharusnya dibawa-bawa dalam urusan politik.Sebab, menurutnya, keramaian di Istora Senayan tersebut membentuk opini publik bahwa seolah-olah seluruh kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Arifin terpilih menjadi Ketua Apdesi periode 2021-2026 dalam pemilihan yang berlangsung pada November 2021. Dia menggantikan Suhardi Buyung yang menjabat sejak 2016.
Adapun kepengurusan Apdesi versi Surta Wijaya dimulai pada September 2021, setelah dia menggantikan Sindawa Tarang yang menjabat sejak 2011. Direktur Jenderal Polpum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan Apdesi versi Surta Wijaya ataupun Arifin sama-sama diakui pemerintah. Bahtiar menuturkan kedua organisasi itu berbeda.
Apdesi versi Surta Wijaya hanya menggunakan satu huruf “s” dalam kata “Asosiasi” pada nama organisasinya. Sedangkan versi Arifin menggunakan dua huruf “s”, yakni “Assosiasi”. Selain itu, pengurus dan kantor keduanya berbeda.
Perbedaan lainnya, akta pendirian Apdesi versi Surta Wijaya yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri diterbitkan notaris Rosita Rianauli Sianipar dengan nomor akta 3 pada 17 Mei 2005. Sedangkan akta pendirian Apdesi versi Arifin diterbitkan notaris Fitrilia Novia Djamily dengan nomor akta 12 pada 31 Agustus 2021.
“Organisasinya berbeda. Salah satu syarat ormas yang daftar di Kemendagri adalah memiliki surat pernyataan dari pengurus bahwa tak ada konflik kepengurusan. Surat pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab pengurus ormas yang mengajukan SKT. Prinsip kami melayani, karena berorganisasi adalah hak warga negara,” kata Bahtiar.
Banyak Pembakal Tidak Tahu Ada Dukungan
SEMENTARA ITU, semua pembakal yang diwawancarai Radar Banjarmasin mengaku tidak menyetujui dan tidak tahu adanya dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk mendukung Jokowi 3 periode.
Fahmi Pembakal Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST) misalnya, bahkan tidak tahu ada penggerakan para kepala desa untuk mendukung Jokowi 3 periode.”Tidak ikut dan tidak tahu,” ujarnya, Senin (4/4) dia mengaku tidak tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia itu.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara, Farid Wazidi. Bahkan ia terkejut saat ditanyai tentang dukungan APDESI terhadap presiden RI Joko Widodo untuk tiga periode.“Mungkin itu cuma isu, kalau Kepala Desa di Tapin tidak ada membicarakan itu atau tidak penggalangan dukungan, “ tuturnya.
Kades Maburai, Edi Rahmanto juga menegaskan tidak adanya dukungan terhadap tiga periode Presiden Joko Widodo. Pemberitaan adanya dukungan itu menurutnya tidak benar. “Tidak ada,” jelasnya.
Jajaran kepengurusan Apdesi di Tabalong juga membantah adanya pemberitaan dukungan terhadap tiga periode. Ketua Apdesi Tabalong, Mujiono ketika dikonfirmasi menyampaikan masalah ini, dan dengan tegas menyebutkan berita itu tidak benar. “Berita tidak benar itu,” tegasnya.
Beberapa kepala desa di Batola yang ditanyai Radar Banjarmasin juga mengaku tidak memberikan dukungan tiga periode ataupun mendapatkan penggalangan suara untuk itu. Kepala Desa Tatah Mesjid, Meri Apriansyah yang juga sebagai Ketua Apdesi Kecamatan Alalak bahkan tidak setuju ada jabatan presiden tiga periode. “Tidak ada dasar hukumnya,” ujarnya.
Beberapa kepala desa lainnya juga menyatakan tidak ada penggalangan suara ataupun dukungan. Seperti Kepala Desa Penghulu Robby, Kepala Desa Karya Maju Nurmanto.
Kepala Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati Abdurrahman, mengatakan pihaknya sempat mendengar kabar dukungan Jokowi tiga periode oleh Apdesi, akan tetapi dukungan itu bukan dari Apdesi yang berbadan hukum.
Ketua Apdesi HSS Muhammad Subeli saat dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui ada dukungan untuk mendukung tiga periode. “Tidak tahu,” tuturnya. Senada, Awaludin Sekretaris Apdesi Kotabaru mengatakan hal yang sama.”Karena di Kotabaru kemarin tidak ada yang berangkat Jakarta terkait acara itu,” jelas Awaludin. (ris/mal/dly/ibn/shn/bar/sal/jum/by/ran)