Pemko Banjarmasin siap mengikuti sidang kedua, terkait permohonan pemidahan Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalsel, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, Selasa (7/6) mendatang. Sidang itu sendiri berlangsung pukul 13.30 WIB dan dihelat secara daring atau online.

“Undangan dan link zoom meeting-nya sudah kami terima,” ucap salah satu perwakilan kuasa hukum dari Pemko Banjarmasin, M Pazri, Kamis (2/6) petang. Ia menyatakan, pihaknya juga sudah melakukan berbagai perbaikan yang diamanatkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), saat sidang pertama, 23 Mei 2022 lalu. 

Seperti diketahui, dalam sidang perdana, MK mengoreksi sejumlah permohonan yang dilayangkan Pemko Banjarmasin. Seperti, meminta kuasa hukum untuk menguraikan lebih detail terkait cacat formil pembentukan Undang-Undang No 8/2022 tentang Provinsi Kalsel.

 “Kami diberikan waktu dua pekan untuk memperbaiki. Saat ini, semua sudah kami selesaikan. Termasuk substansi formil dan materil,” jelasnya. Pazri mengungkapkan, salah satu substansi perbaikan yang dilakukan adalah klausul baru tentang ketentuan pengaturan pemindahan sebuah ibu kota provinsi.

Dijelaskannya, pemindahan sebuah ibu kota provinsi itu tidak bisa diatur langsung melalui undang-undang saja. “Tapi, dalam ketentuan, mekanismenya ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Harus ada rapat paripurna, kajian-kajian, lalu keluar surat keputusan gubernur,” tuturnya.

Namun, menurutnya,hal itu tidak pernah dilakukan. Terkesan banyak prosedur, mekanisme dan tata cara yang dilanggar. “Banyak cacat,” cetusnya.Terlepas dari adanya perbaikan yang dilakukan, Pazri menilai, dari sejumlah masukan yang disampaikan majelis hakim, pihaknya beranggapan MK antusias menangani perkara tersebut.

Terpisah, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukum. Ia mengakui, seluruh apa yang menjadi nasehat atau perbaikan yang diminta majelis hakim juga sudah dipenuhi. “Berkas perbaikannya juga sudah dikirim langsung ke MK,” pungkasnya. (war)