Alarm aktivis lingkungan kembali menyala. Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menuntut perhatian. Alur Sungai Asam Asam hendak diubah untuk pertambangan. Oleh PT Jorong Barutama Greston (JBG), anak perusahaan Indo Tambangraya Megah (ITM).

Terungkap dalam konsultasi publik mengenai dampak lingkungan (amdal)di Sinar Hotel Pelaihari, Selasa (31/5). Tujuan memindahkan alur sungai, guna menjamin pergerakan air dari hulu ke hilir. Apalagi di bawah dasar sungai juga tersimpan batu bara.

Sungai Asam Asam memiliki panjang 3,53 kilometer. Sementara alur sungai baru yang hendak dibuat sepanjang 2,53 kilometer dengan jalur lurus. Salah seorang warga Desa Asam Asam, Yani memprotesnya. “Sungai ini sudah lama ada, jika alurnya diubah, pasti berpengaruh dengan masyarakat sekitar,” ujarnya. 

Community Development (CD) Eksternal PT JBG, Idar tidak merespons ketika dihubungi Radar Banjarmasin. Begitu pula dengan upaya konfirmasi ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tala, Ismail Fahmi. 

Sungai Asam Asam merupakan sungai paling besar di Kecamatan Jorong. Lokasinya berada di Desa Asam Asam. Hulunya dari pegunungan dan hilirnya tembus ke Pantai Muara Asam Asam. Air sungai kerap digunakan masyarakat untuk keperluan mandi, mencari ikan, udang dan pertanian.

Ternyata, rencana PT JBG sebenarnya sedang dikaji Pemprov Kalsel. Kajian teknis sudah direkomendasikan dan disetujui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalsel melalui surat nomor 503/10.1/DPMPTSP/V/2021 tertanggal 29 April 2021.

Sayangnya, ketika dihubungi, Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, Solhan tak menjawab. Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengungkap, dia mendapat kabar bahwa secara teknis sudah memenuhi syarat. “Menurut teman-teman PUPR sudah memenuhi syarat. Silakan tanya mereka secara detil, apa parameter teknisnya,” ujarnya kemarin.

DLH sebutnya tak pernah terlibat dengan rencana perubahan aliran sungai ini. Lantaran kewenangan mengeluarkan amdalnya ada di kabupaten. “Sepengetahuan saya amdalnya sudah direvisi,” bebernya. Beberapa kali direvisi. Mengikuti aturan pemerintah pusat. Intinya, Hanifah mengaku tidak bisa berbuat banyak.

“Sampai hari ini, kami tak pernah dilibatkan soal pemindahan aliran sungai itu,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo menolak dengan tegas rencana PT JBG. “Sungai itu anugerah Tuhan. Bahkan Alquran juga menyebutkan terkait kewajiban menjaga lingkungan. Termasuk sungai,” ujarnya.

Bagi masyarakat Banjar, sungai juga bukan hanya ekosistem, tapi juga kebudayaan dan kehidupan sehari-hari. “Pertambangan yang masif sudah merusak tutupan hutan dan lahan. Jangan sampai merusak sungai lagi,” ujarnya. Kisworo mengingatkan, Kalsel selalu dihantui bencana banjir, maka sungai yang ada seharusnya dijaga. Sesuai dengan komitmen korporasi dan pemda dalam mitigasi banjir. “Bukan malah akan menghilangkan sungainya,” kecamnya. (sal/ris/mof/gr/fud)