Rencana pengalihan arus Sungai Asam Asam oleh PT Jorong Barutama Greston (JBG) untuk melancarkan aktivitas tambangnya mengagetkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut, Yoga Pinis Suhendra. Dia mengaku tidak pernah menerima undangan studi dampak lingkungan (amdal) JBG di Pelaihari beberapa hari lalu.

“Sampai hari ini, JBG tidak ada berkoordinasi dengan DPRD mengenai rencana mereka,” ujarnya (3/6) lewat sambungan telepon. Komisi I membidangi masalah hukum, pemerintahan dan sumber daya alam (SDA).

Meski kaget, Yoga berhati-hati. Dia enggan berkomentar lebih jauh. Sebelum mengetahui rencana JBG secara rinci. “Mungkin mereka belum mengagendakan ekspose dengan kami, baru dengan eksekutif,” ungkapnya.

Terpisah, Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tala, Yanti Mondes mengatakan pertambangan bukan wewenang kabupaten.

Melainkan wewenang kementerian, mengacu PP Nomor 5 Tahun 2021. “Kalau terkait lingkungan, itu ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tegasnya.

Yang kemarin baru konsultasi publik. Tahapan selanjutnya adalah wewenang KLHK. Pemkab datang ke rapat itu hanya untuk memberikan masukan-masukan. “Kami memang diundang kemarin. Kami memberikan peringatan agar menjaga kualitas air sungai di sana. Dan JBG menyanggupinya,” bebernya.

Disebutkannya, kondisi Sungai Asam Asam memang mulai rusak. Justru harus diperbaiki agar bisa terus dimanfaatkan masyarakat sekitar sungai.

“Harusnya yang lebih dominan adalah (suara) masyarakat,” jelasnya. Andaikan alur sungai benar-benar dialihkan, bagaimana dampaknya? Yanti tak bisa menjawab. Alasannya, masih perlu kajian menyeluruh.

Sementara itu, Community Development (CD) Eksternal JBG, Idar menjelaskan tujuan pengalihan arus sungai justru untuk memperbaiki sungai setempat yang dirusak penambangan liar (PETI).

“Saya hendak meluruskan, ada kekeliruan dalam penyampaian konsultan kami,” ungkapnya. Diwartakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo menolak dengan tegas rencana PT JBG.

“Pertambangan yang masif sudah merusak tutupan hutan. Jangan sampai merusak sungai lagi,” ujarnya, Kamis (2/6). (sal/gr/fud)