Mulai tahun 2023 mendatang, pegawai honorer resmi dihapus pada seluruh instansi pemerintahan. Itu menyusul surat bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, 31 Mei 2022.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku perlu hati-hati menyikapi terbitnya aturan baru itu. Lantaran sangat sensitif. Ia mengaku sudah memerintahkan Sekdako Ikhsan Budiman untuk menelaah lebih jauh.

“Kalau memang aturan mengharuskan hanya outsourching, maka dari sekarang kami mesti harus memilih dan memilah perusahaan yang bagus dalam penyedia jasa ketenagakerjaan,” katanya, Jumat (3/6) petang. 

Menurutnya, kalau honorer yang ada misalnya lulusan perguruan tinggi, kemudian ada penerimaan P3K dan CPNS, mungkin yang bersangkutan tentu bisa mendaftarkan diri. “Jadi, fleksibel saja,” cetusnya. Jika disuruh memilih, Ibnu Sina lebih condong mengelola pegawai yang ada saja (status honorer).

Meskipun, menurutnya, ada pula pegawai yang direkrut melalui pihak ketiga atau melalui outsourching.
“Tidak ada hak sekian tahun mereka (honorer) mesti jadi PNS dan sebagainya. Bila outsourching, pemko bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal kontrak penyedia jasa untuk pelayanan atau tenaga ahli. Kalau diputus kontrak, urusannya dengan penyedia jasa,” tambahnya.

Tapi pemutusan kontrak itu, tentu merugikan dan tak enak dengan tenaga kerja. “Jadi, sekarang ini kami masih perlu melihat dan menunggu dulu,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, dihapuskannya pegawai honorer membuat kelimpungan pemerintah daerah. Tak terkecuali Pemko Banjarmasin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Totok Agus Daryanto mengaku perlu menggelar rapat terlebih dahulu bersama instansi terkait, menyikapi persoalan itu.

Sekdako Banjarmasin sendiri sudah menginstruksikan. Pertama, yang dilakukan adalah mendata berapa jumlah seluruh honorer. Sebab, selama ini ada datanya, tetapi selalu berubah ketika penganggaran.

Karena, mekanisme honorer kewenangannya ada di SKPD masing-masing. Makanya, dikumpulkan dulu data, kemudian dirapatkan, untuk arah kebijakan bersama pimpinan. (war)