Rapat dengar pendapat (RDP) sudah digelar membahas tentang tindak lanjut maraknya tempat hiburan malam (THM). Berizin kafe, tapi ada tempat karaokenya.

Kepala Satpol PP dan Damkar Tapin, Mahyudin menjelaskan bahwa RDP dilaksanakan Jumat (3/6) tadi. Hasilnya memang ditekankan untuk penindakan. Terutama kepada tempat kafe yang menyimpang dari perizinan awal. “Jadi itu yang akan kami tindak. Dalam waktu dekat ini kami akan bergerak,” ucapnya, saat didatangi di ruangannya Senin (6/6).
Sebelum melakukan penindakan, Satpol PP akan melakukan pendataan secara pasti. Mana saja kafe yang tidak sesuai dengan izinnya. “Termasuk mendata yang tidak berizin sama sekali, untuk mengurus sesegera mungkin izinnya,” tegasnya.

Kalau sudah ada data secara pasti, bila mereka menyalahi izinnya akan ditegur secara lisan. Kalau masih, akan ditegur secara tertulis. Masih mengindahkan, diberi surat peringatan SP 1 sampai 3. “Nah kalau semua proses itu masih tetap (bandel, Red), dengan terpaksa akan ditindak tegas. Disegel atau ditutup, bahkan dibongkar kafe tersebut,” tegasnya. 

Kabid Kemitraan Jasa dan Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tapin, Raihani Fatimah menjelaskan bahwa untuk rekomendasi kafe memang ada. Tapi, untuk karaoke tidak ada sama sekali. “Jadi tugas kami hanya memberikan rekomendasi. Soal apakah usaha tersebut diizinkan atau tidak, memang bukan keputusan kami,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa untuk mengurus rekomendasi tidak dipungut biaya apapun.

Anggota Komisi II DPRD Tapin, Ikhwanudin Husin menuturkan bahwa pihaknya memang sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP). “Kalau memang diperlukan karaoke, bisa dibuat jadi karaoke keluarga. Tapi yang jelas akan kami kaji lagi,” pungkasnya.(dly/az/dye)