Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin menargetkan, Juli 2022 mendatang, pengerjaan Jembatan Sulawesi II bisa dilakukan.

Kepala Bidang Jembatan di Dinas PUPR Banjarmasin Dedi Hamdani menjelaskan, saat ini lelang proyek sudah dibuka. Itu bisa dilihat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banjarmasin. Nilai yang ditawarkan sebesar Rp 16 miliar.
“Mudah-mudahan berjalan lancar. Sesuai target kita mulai pekerjaan Juli. Untuk lahan sudah clear and clean,” ungkapnya, Selasa (7/6).

Bentuk jembatan yang akan dibangun, jelas dia, sama dengan Jembatan Sulawesi I di sampingnya. Hanya saja, oprit dibuat lebih landai. “Mengingat masih ada jalan untuk kawasan Antasan Kecil Timur (AKT) dan Antasan Kecil Barat (AKB), yang jadi akses warga,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang ditayangkan di lamam LPSE Banjarmasin, proyek pengerjaan Jembatan Sulawesi II sempat gagal lelang di tahun 2020 lalu. Saat itu, nilai yang ditawarkan sebesar Rp 12 miliar. Mengapa proyek tersebut bisa gagal lelang?

Diungkapkan Dedi, proyek pengerjaan Jembatan Sulawesi II tidak digarap dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti pada pembangunan sebelumnya pada tahun 2017.

Tapi, kini murni memakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin. “Waktu itu, anggaran dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Gagalnya proyek lelang itu menjadi perhatian DPRD Banjarmasin. Anggota Komisi III M Isnaini angkat bicara. Ia mengingatkan, agar PUPR benar-benar selektif dan berhati-hati dalam melaksanakan lelang proyek pembangunan Jembatan Sulawesi II itu.

“Jangan sampai gagal lagi. Jembatan Sulawesi II sudah saatnya dibangun. Karena menjadi penghubung wilayah Banjarmasin Tengah ke wilayah lain,” ujarnya.

Isnaini juga menyoroti surat kuasa pengguna anggaran pada 27 Maret 2020. Di situ disebutkan, PUPR Banjarmasin mengumumkan penghentian proses pengadaan barang dan jasa pembangunan Jembatan Sulawesi II, yang bersumber dari DAK.
Berkaca itu, ia khawatir pengerjaan jembatan tidak selesai tepat waktu, akhir tahun 2022 nanti. Tidak menutup kemungkinan, proyek itu diusulkan untuk masuk pada pengerjaan tahun jamak atau multiyears.
Bila itu terjadi, maka nyaris sama dengan pengerjaan Jembatan HKSN. Padahal, untuk pembangunan Jembatan Sulawesi II tidak ada lagi pembebasan lahan.

“Kami menekankan agar pengampu kebijakan proyek fisik Dinas PUPR Banjarmasin harus benar-benar belajar dari pengalaman,” pungkasnya. (war)