Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahmi Ariyoga mencecar dua kontraktor yang dijadikan saksi, Muzakir dan Rahmad Noor Irawan. Dalam lanjutan sidang Senin (6/6) malam di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Dengan terdakwa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) non aktif, Abdul Wahid.

Oleh jaksa, kedua saksi ditanya, apakah mereka kapok membagikan fee kepada pejabat? Keduanya kompak menjawab kapok.
Begitu ditanya kembali, apakah masih ingin mengikuti lelang proyek di HSU? Kembali, mereka kompak menjawab ingin. Masalahnya terungkap. Ternyata sampai sekarang tak ada lagi lelang pekerjaan fisik di HSU. “Sampai saat ini belum ada lelang,” kata Muzakir.

Tanpa lelang dan mendapat proyek, dia tak bisa menggaji karyawan dan merawat peralatannya. “Tak kerja tak bisa membayar karyawan,” tuturnya. Jaksa pun dibuat geleng-geleng kepala. Fahmi menyesalkan, sampai pertengahan tahun tidak ada pekerjaan infrastruktur, maka yang menjadi korban adalah pembangunan dan masyarakat di HSU. “Ini sudah bulan Juni, kapan lagi bekerjanya?” kata Fahmi. Kedua saksi lagi-lagi menyahut tidak tahu. Di luar gedung pengadilan, tidak diunggahnya proyek lelang fisik ke laman lelang itu disayangkan pengamat pemerintahan Setia Budhi.

Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat ini menyatakan, selama mengikuti aturan main, pemkab sebenarnya tidak perlu merasa takut.

“Prosedur lelang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, jika dijalankan dengan benar, tak mungkin ada kesalahan yang berujung pada persoalan hukum,” kata Budhi (7/6) malam. Jika ketakutan ini berlarut-larut, yang dirugikan adalah masyarakat. Karena ini menyangkut proyek infrastruktur yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. “Tidak perlu takut kalau sesuai prosedur. Karena masyarakat perlu menikmati hasil dari proyek-proyek itu,” tegasnya.

Pemkab Membantah

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) HSU, Abu Musyafa Ahmad membantah pernyataan di persidangan. “Tetap jalan,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, (7/6). Ditegaskannya, lelang terbuka di tempatnya tetap berjalan normal. “Tender yang diusulkan pejabat pembuat komitmen (PPK) tetap kami proses. Dengan syarat lengkap, kalau tidak tentu kami tolak. Dikembalikan untuk dilengkapi,” tambah Abu. 

Maka, ia menepis pembangunan di HSU telah berhenti sejak penangkapan Bupati Abdul Wahid pada November 2021 lalu. “Baik sesudah OTT, atau sampai saat ini. Pembangunan di sini tetap berjalan lewat proses lelang,” tutupnya. Benarkah klaim Abu? Kemarin sore, Radar Banjarmasin mengecek laman LPSE HSU. Di sana tertera enam kolom. Yaitu paket untuk pengadaan barang, jasa konsultansi non konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi perorangan, jasa konsultasi badan usaha konstruksi dan jasa lainnya.

Baik untuk kategori tender maupun non tender, semuanya menerakan angka nol. Pengadaan terakhir terjadi pada 31 Agustus 2021 untuk belanja pakaian dinas dan atribut anggota serta pimpinan DPRD. Dengan nilai pagu Rp470,2 juta dan nilai kontrak Rp467,2 juta. Untuk lelang tahun 2022, ada tiga belanja peralatan kantor, semuanya dinyatakan batal. (mof/mar/gr/fud)