Bukan hanya mobil mewah yang dilarang “meminum” BBM bersubsidi. Pelangsir pun nanti terpaksa menjauh.

BANJARMASIN – Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite dan Biosolar. Lewat aplikasi MyPertamina, pembelian dijatah maksimal Rp200 ribu sehari. Reaksi masyarakat? Ada yang senang, ada pula yang ngedumel.

Contoh Naimah. Dia membayangkan, ke depan tak lagi ada antrean mengular di SPBU. “Tahu sendiri kan, tiba-tiba habis dan kosong. Banyak pelangsir yang berulang kali mengisi,” ujar warga Banjarmasin Utara itu (12/6).  Tak sekali dua ia mengantre bareng pelangsir yang membeli berjeriken-jeriken. “Saya saja sehari paling banyak mengisi Rp25 ribu. Jadi kebijakan ini pro masyarakat kecil,” imbuhnya.

Naimah hanya khawatir, karena tidak semua warga memiliki telepon cerdas. Yang mempunyai pun, belum tentu memahami pembayaran non tunai. “Kalau tak punya aplikasi bagaimana?” tanyanya. Warga lainnya, Efendi menimpali, selama ini penyaluran BBM bersubsidi masih tidak tepat sasaran. Makanya stoknya selalu kurang. “Saya yakin Pertamina sudah mengatur stoknya sedemikian rupa. Tapi kalau dihabiskan pelangsir, mana cukup,” ujarnya.

Bagi pemakai roda dua, mungkin tak masalah. Berbeda dengan pemakai roda empat. Apalagi yang mobilitasnya tinggi. Seperti Putra, sopir angkutan pasir. Dia memakai mobil pikap pribadi. “Kadang saya harus ke luar daerah. 200 ribu mana cukup sehari,” keluhnya.

Dia merasa, pembatasan ini perlu memberi pengecualian. “Karena yang perlu dibatasi adalah pemilik mobil mewah. Mereka yang seharusnya malu membeli BBM bersubsidi,” tegasnya.

Adalagi Arif. Pemilik mobil mahal bermerek asal Amerika Serikat ini memaklumi maksud pemerintah. Lagi pula, sudah sejak lama ia memakai Pertamax. “Kebijakan yang bagus,” pujinya. Seperti diketahui, digitalisasi ini mewajibkan seluruh kendaraan mendaftarkan nomor kendarannya di aplikasi MyPertamina. Jadi pemakai mobil mewah atau yang membeli BBM bersubsidi secara berlebihan otomatis tertolak.

Di Jakarta, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, aplikasi MyPertamina akan mendeteksi kendaraan yang melebihi jumlah kuota. “Dari nomor kendaraannya. Sehingga nanti yang berhak harus terdaftar di MyPertamina. Kalau enggak ada itu, otomatis tidak bisa,” paparnya.

Komentar Hiswana dan YLKPengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas masih menantikan kepastian penggunaan MyPertamina dalam penjualan BBM. Sebab, Pertamina sendiri masih menunggu lampu hijau dari pemerintah.

Namun, Plt Ketua Hiswana Migas Kalsel, Syarifah Rugayah menyebut penggunaan aplikasi itu bisa mencegah penyelewengan BBM bersubsidi. “Tidak ada lagi cerita orang kaya membeli BBM bersubsidi,” ujarnya kemarin (12/6).

Menurutnya, ini era cashless (pembayaran non tunai). Mau tak mau, konsumen harus mengikuti perkembangan zaman. Ke depan, pembayaran cukup dengan memindai kode batang. “Zaman sudah serba canggih, mau tidak mau harus mengikuti,” tambah anggota DPRD Kalsel itu. Walaupun, dia mengakui, pada awalnya akan muncul kendala-kendala teknis yang agak merepotkan.

“Mungkin saat barcode di-scan, saldo sudah terpotong, tapi malah tidak masuk ke kasir,” tukasnya. Tapi Rugayah yakin seiring waktu sistemnya akan terus dibenahi.

Terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) meminta pembelian lewat manual tetap tersedia. Ketua YLK Kalsel, Ahmad Murjani sangsi semua daerah sudah siap. Kesiapan masyarakat di kota besar dan kecil tentu berbeda. “Terobosan yang bagus, tapi tidak bisa serentak. Harus bertahap. Misalkan di Jawa dulu,” sarannya kemarin. Diingatkannya, tidak semua orang memiliki smartphone. Lalu, pengalamannya menghadapi transaksi cashless, tidak semuanya mulus.

“Uang sudah terkirim, eh ternyata tidak masuk. Itu sering terjadi,” tambahnya. Dia menyarankan, SPBU yang sudah memakai aplikasi ini, tetap menyediakan opsi penjualan dengan pembayaran manual. “Harus ada alternatifnya. Kalau ternyata masih banyak yang belum paham. Pakai pola manual,” tutupnya. Tapi dia sepakat, cara ini bisa membuat BBM bersubsidi dinikmati oleh yang berhak. (mof/gmp/gr/fud)