Upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menata pasar belum terlihat maksimal. Komisi II DPRD HST menilai Pemkab tidak tegas menuntaskan masalah klasik di dalam pasar.

Anggota DPRD HST, Yajid Fahmi mengeluhkan masih banyak pedagang tidak menempati lapak yang sudah disediakan. Terbaru ada pedagang yang punya ruko justru membuka lapak ilegal. “Sudah ganti pemimpin berkali-kali, tapi masalah ini belum juga tuntas,” kata politisi Partai Berkarya HST, (13/6).

Bahkan anggota komisi II itu sudah jemu dengan janji-janji dari pemerintah yang selama ini disampaikan. “Tidak ada eksekusi jelas yang dilakukan Dinas Perdagangan. Kami di komisi II selalu dijanjikan (segera dibenahi). Faktanya sampai hari ini tempat parkir dan jalan menuju pasar masih diisi pedagang,” tambahnya. 

Sedangkan alasan para pedagang di Pasar Keramat Barabai enggan menempati lapak karena posisi di belakang pasar sepi pembeli dan pendapatan menurun.

Yajid menambahkan, tahun anggaran 2022 ini Dinas Perdagangan dan Komisi II DPRD HST sepakat menganggarkan pembenahan pasar. Ke depannya semua jalan di pasar bisa diakses dengan mudah. Supaya tidak ada istilah depan pasar, dan belakang pasar. “Pasar kita masih jauh dari kata nyaman. Padahal pasar Barabai ini menjadi sentra perdagangan di Banua Enam,” sebutnya.

Pj Sekda HST, Muhammad Yani mengatakan pembenahan pasar harus bertahap. “Pemerintah punya prosedur, perencanaannya sekarang sedang digarap konsultan. Setelah selesai, akhir bulan Agustus atau September segera dikerjakan,” bebernya.

Pembenahan pasar direncanakan tidak menggunakan dana APBD. Pemerintah akan mengalokasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kami sedang mempercepat pengurusan sumber dana APBN. Tidak menutup kemungkinan kami bisa melakukan pinjaman (ke pusat, Red) untuk memperbaiki pasar,” terangnya.(mal/az/dye)