Komnas HAM menyurati Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina terkait rencana eksekusi lahan Pasar Batuah. Dalam surat nomor 414/K/MD.00.00/VI/2022 itu disampaikan, pemko harus menunda penggusuran. Hingga tercapai solusi bersama untuk kedua belah pihak. Lalu mendekati penghuni pasar dengan komunikasi persuasif. Terakhir, menghindari konflik. 

Perwakilan LBH Anshor yang mengadvokasi warga Pasar Batuah, Syaban Husin Mubarak mensyukuri adanya surat Komnas HAM tersebut. Dia berharap Ibnu mengikuti tiga permintaan dalam surat tersebut.

Sebelumnya, pihaknya melayangkan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Banjarmasin.

Ini berawal dari rencana pemko untuk membongkar dan membangun ulang pasar di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timut tersebut.

Lewat bantuan Rp3,5 miliar dari Kementerian Perdagangan plus dana pendamping dari APBD Rp1 miliar. Pemko menolak memberikan ganti rugi. Karena memegang sertifikat kepemilikan atas lahan pasar.

Selain 116 pedagang, pasar itu juga menjadi permukiman bagi 191 keluarga. Sabtu (18/6) semestinya dieksekusi. Tapi warga ngotot bertahan. Memblokade akses menuju pasar, baik di sisi Jalan Manggis maupun Jalan Veteran. Pantauan Radar Banjarmasin, selepas zuhur, setelah berjam-jam menunggu negosiasi, ratusan aparat gabungan yang dilengkapi dua alat berat itu akhirnya mundur. Membubarkan diri. Warga Pasar Batuah pun bersorak. Menang… setidaknya untuk sementara. 

Penundaan ini dipastikan Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman. “Mereka (Komnas HAM) bersedia menjadi negosiator. Jadi kami akan menunggu mediasi selanjutnya,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Aliansi Warga Batuah, Syahriannor meminta pemko untuk bersabar menunggu putusan hakim atas sengketa ini. “Mari kita tunggu bagaimana putusan pengadilan. Kami di sini taat hukum. Kami di sini punya legalitas,” ujarnya. (war/fud)