Kecemburuan sekelompok warga sudah muncul lama. Turahyo yang menjabat kepala desa sejak 2014, pelan-pelan menjadi OKB alias orang kaya baru. “Rumahnya bagus, mobilnya juga,” kata Supriyanto, warga Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu kepada Radar Banjarmasin, Rabu (22/6).

Supri dengan belasan warga, jauh-jauh datang ke Batulicin. Hanya untuk berbagai masalah mereka dengan wartawan. Sebelum masuk ke inti masalah, perlu diketahui, pemasukan terbesar warga ada di buah sawit. Emas hijau itu sejak belasan tahun belakangan menjadi denyut nadi ekonomi mereka.

Sekitar tahun 2000-an sawit ditanam. Oleh PT Sajang Heulang. Waktu itu Sumber Sari masih bergabung dengan Desa Dwi Marga Utama.Lahan milik warga dijadikan plasma. Artinya, perusahaan membayar biaya penanaman dan pemeliharaan. Ketika panen, hasilnya dibagi. Sebagian buat bayar utang di bank, sisanya dibagi antara warga dan perusahaan.

Total lahan desa yang ditanam sekitar 1.014 hektare. Tahun 2014, desa dimekarkan. Terjadi penyesuaian tapal batas. Aparatur Desa Sumber Sari mengklaim memiliki 134,5 hektare tak bertuan, menjadi milik desa. Seratus hektare lebih merupakan bagian dari plasma.

Awalnya berjalan lancar. 313 pemilik lahan plasma setiap bulan menerima bagi hasil dari Sajang Heulang melalui KUD Tuwuh Sari.

Prosesnya, Sajang Heulang yang panen. Hasil duitnya dikirim ke koperasi. Baru kemudian dibagikan kepada warga.

Duit yang diterima bervariasi, tergantung jumlah lahan yang dimiliki. Sebagai gambaran, Sumarno yang punya tiga hektare, pada saat harga TBS Rp3 ribu per kilogram, dapat jatah Rp7 juta lebih per bulan.

Tahun demi tahun berjalan. Perubahan kekayaan Turahyo yang dinilai warga bombastis menimbulkan kasak-kusuk. “Akhirnya kami menemukan data fee sawit dari perusahaan. Dari 2014 ke 2022 totalnya Rp1,7 miliar. Ini kami tidak tahu ke mana duitnya,” kata Ari Hariadi.

Ari didaulat menjadi ujung tombak warga Sumber Sari, melawan Turahyo. Dia baru lulus sarjana hukum di UIN (Universitas Islam Negeri) 2021 tadi. Tidak mudah memperoleh data itu. Warga awalnya melihat saldo total pengeluaran KUD. Total angkanya jomplang dengan hasil yang diterima warga. Artinya ada pengeluaran lain.

Turahyo di awal memimpin sempat membentuk Tim 9. Sesuai namanya, sembilan orang ini bertugas menyelesaikan tapal batas desa. Seorang anggota tim itulah yang membocorkan data fee desa. Dia mau membocorkan, ketika warga mengancam akan ribut besar-besaran.

Kata Ari, dalam kuitansi itu tertulis jelas kalimat: fee desa. Kemarahan warga semakin menjadi-jadi. Mereka meminta Turahyo mempertanggungjawabkan total dana Rp1,7 miliar. Pambakal (kepala desa) dua periode mengaminkan. Dia membuat beberapa bundel laporan. Tapi bukannya menerima, warga malah tambah marah. “Gak ada kuitansi, gak ada sama sekali bukti dalam laporan itu,” jelas Ari.

Wartawan pun diperlihatkan bundelan itu. Memang hanya berupa item-item pengeluaran. Tanpa foto, tanpa kuitansi. Paling besar adalah biaya untuk kerja tim tapal batas, totalnya Rp700 juta lebih. “Apa yang dikerjakan? Tapal batas sudah beres waktu desa dibentuk,” jelas Ari.

Belum berhenti di sana, permusuhan menjadi semakin dalam. Ketika Turahyo mendatangkan beberapa orang untuk memanen sawit di atas lahan 134,5 hektare. Sekitar tiga bulan lalu.

“Dananya ke mana, dijual ke mana sawitnya, kami tidak tahu. Harusnya buat warga,” masih kata Ari. Akibat pemanenan itu, warga merugi Rp12 juta per hari. Dari hitungan kasar, jumlah ton hasil panen kali harga TBS Rp2,6 ribu. “Ada sekitar 75 hari mereka panen,” jelas Ari. Dengan kata lain duitnya sekitar Rp900 juta.

Puncak kemarahan warga terjadi Rabu (15/6) tadi. Puluhan warga bersama PT Sajang Heulang mendatangi para pemanen. Mereka mendesak pemanen menyebut siapa yang memerintahkan.

“Tahu gak kalau lahan ini masih masalah?!” teriak seorang warga di dalam video aksi itu. Warga protes jika lahan itu disebut milik desa. Mereka meyakini, lahan itu ada pemiliknya.

Terus didesak, seorang pemanen menyebut kalau mereka disuruh kepala desa. “Oh, Turahyo! Rekam (pengakuan) itu!” teriak seorang pria kepada rekannya yang memegang ponsel.

Lalu, PT Sajang Heulang melapor ke polisi. Sebanyak tujuh orang pemanen diamankan. Dengan barang bukti sawit tiga ton, berikut mobil pikap dan alat panen. “Ada tujuh tersangka. Apakah ada tersangka lain? Masih kami dalami,” kata Kasi Humas Polres Tanah Bumbu AKP H Ibrahim Made.

Made menjelaskan, para tersangka dikenakan pasal pencurian. Karena tanpa legalitas memanen di lahan sawit yang bukan milik mereka. Ketika kasus ini berjalan di Polres Kotabaru, sempat ada percobaan mediasi. “Tapi kami menolak. Tidak ada damai. Kami mau ini diproses sampai akarnya,” jelas Ari.

Kasus ini sendiri sudah sampai ke meja Bupati Zairullah Azhar, Kamis (23/6) kemarin. Warga datang mengadu. “Bupati akan menonaktifkan kades sementara, sampai kasusnya jelas. Suratnya besok dibuat,” kata Camat Sungai Loban Agus Salim.

Turahyo Melawan

Melalui kuasa hukumnya, Darmawan, pambakal memberi perlawanan. “Harus jelas dasar hukumnya. Polisi mesti adil. Jangan sampai terkesan jadi centeng perusahaan,” sungutnya.

Banyak kejanggalan jelas Darmawan. Pertama, penangkapan tujuh orang pemanen pada tanggal 15 Juni. “Tapi laporan polisinya baru dibuat besoknya,” benernya.

Kemudian, menurut Darmawan, PT Sajang Heulang sudah tidak berhak mengelola lahan itu sejak 2019 tadi. “Sudah putus kontraknya,” akunya. Maksudnya, utang piutang antara pemilik lahan dan perusahaan sudah punah. “Jadi saat ini lahan itu sudah milik Desa Sumber Sari, soal tapal batas sudah fix,” ujarnya.

Para pemanen jelasnya berhak. Karena mereka ditunjuk resmi oleh Turahyo. Ada suratnya. “Jadi apa dasarnya perusahaan melaporkan? Kapasitasnya sebagai apa,” tanyanya. Untuk itu dia berencana melaporkan balik perusahaan, berikut polisi ke Polda Kalsel. Bahkan kalau perlu sampai ke Mabes Polri.

“Dan yang mengaku warga itu juga. Mereka menyerang pemanen, lho. Ada bawa sajam. Ini maksudnya apa? Kami akan proses semua,” tegasnya. Dia meminta polisi adil menyikapi permasalahan Desa Sumber Sari. Berikut memeriksa, apakah benar yang protes itu adalah warga di sana.

Terkait tudingan fee desa yang digelapkan, Darmawan mengaku belum mempelajarinya secara dalam. “Nanti saya tanya kades dulu,” ujarnya. Pun begitu, Darmawan menjelaskan, sebagaimana lazimnya, fee desa dikelola untuk kepentingan desa. Dia pun meyakini kliennya sudah memenuhi prosedur yang berlaku. (zal/gr/fud)