Empat saksi akan dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin ini (27/6). Mengungkap aset dan aliran kekayaan Abdul Wahid, Bupati HSU nonaktif.

Untuk pembuktian dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), perlu banyak saksi yang dimintai keterangan. “Mereka berempat hadir sebagai saksi fakta,” ujar koordinator Jaksa KPK, Titto Jaelani.

Tak ingin mendahului persidangan, dia menolak membuka siapa saja yang bakal dihadirkan. “Yang pasti sebelumnya mereka yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik,” tambahnya. Disinggung nama Rini Irawanty alias Jamela, Tito bungkam. Seperti diketahui, Anggota DPRD Tabalong itu sempat dimintai keterangan pula oleh KPK. “Tunggu saja. Mereka yang dihadirkan adalah mereka yang mengetahui aset terdakwa,” lanjutnya.

Pada sidang sebelumnya, ada beberapa aset Wahid yang terungkap di hadapan hakim. Seperti klinik, sarang burung walet, kendaraan bermotor hingga rumah di Banjarbaru. Disinggung aset lainnya, Tito menyatakan, bisa saja saksi hari ini akan ditanyai.

“Sementara kami fokus yang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dulu. Kalau ada terungkap lagi, lebih bagus,” selorohnya.

Sebelumnya, pada sidang perkara TPPU perdana pekan lalu, Jaksa KPK menghadirkan kontraktor Klinik Bharata di HSU yang merupakan milik Wahid. Dihadirkan pula istri siri Wahid yang mengaku dibelikan dua mobil mewah. Pembelian itu diiyakan sales mobil Fery Riandi yang turut hadir sebagai saksi.

Terdakwa sendiri tak membantah cerita-cerita tersebut. “Tak ada (bantahan) yang mulia,” tutur Wahid saat diminta hakim menanggapi. Ini jauh berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya yang mengungkap kasus pidana korupsi. Wahid selalu membantah. Terlebih soal besaran komitmen fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum HSU yang disebut atas inisatif dirinya.

Wahid didakwa dengan pasal berlapis. Dengan UU Tipikor dan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (mof/gr/fud)