Rencana PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih menaikkan tarif leding menjadi isu hangat belakangan ini. Ombudsman Perwakilan Kalsel ikut mempertanyakan urgensi kebijakan perusahaan daerah ini.

“Pertimbangkan urgensinya. Apakah kenaikan tarif ini sangat diperlukan,” kata Ketua Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, Jumat (1/7) pagi.Meski rencana ini sudah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTAM Bandarmasih, menurutnya masih belum final. Ada kemungkinan untuk dipertimbangkan kembali.

Ia memahami, rencana itu agar keuangan perusahaan plat merah ini bisa sehat. Tapi masih ada cara lain yang bisa ditempuh, misalnya penyertaan modal atau mengajukan bantuan dana dari pusat. “Kenaikan tarif ini harus dikaji betul-betul,” ucapnya.Menurutnya, sebelum mengambil kebijakan, perlu keterlibatan masyarakat. Dengarkan saran dan masukan warga, serta lihat hasil survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang sudah berjalan.

“Sekarang apa-apa serba naik, harus sensitif dalam memutuskan kebijakan publik,” katanya. Karena ini terkait dengan rencana bisnis perusahaan, Hadi menyarankan PTAM harus menyampaikan ke publik. Jelaskan kenapa tarif dinaikkan. Berapa besarannya, serta berlaku untuk golongan pelanggan mana saja. “Harus diperjelas, karena golongan pelanggan leding banyak,” ujarnya.

Masyarakat juga ingin mengetahui, apabila tarif baru benar-benar diberlakukan, apakah PTAM bisa menjamin pelayanan yang bagus terhadap pelanggan. Kualitas air tidak keruh lagi. Bisa memenuhi penambahan pelanggan, serta bisa menjamin suplai air selama 24 jam.Karena itu merupakan bagian dari maklumat sesuai UU 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. “Kenaikan tarif ini apa janji layanannya ke depan, apakah bisa menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas,” tegasnya. 

Jangan sampai, tambahnya, tarif sudah dinaikkan, ternyata masih ada pelanggan yang mengeluh. Seperti yang sempat ramai diberitakan media, belum lama tadi.

“Laporan yang masuk ke Ombudsman hanya 1, 2 orang saja. Mereka mewakili warga di masing-masing daerah seperti di Belitung dan Kuin Cerucuk,” pungkasnya.

Sebelumnya, keheranan atas rencana kebijakan PTAM Bandarmasih itu juga datang dari berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel, misalnya. Ketua YLKI Kalsel Ahmad Murjani merasa keputusan PTAM Bandarmasih menaikkan tarif leding itu tidak logis. Terutama menyangkut alasan untuk perbaikan pipa di Banjarmasin Barat dan Utara. “Masa perbaikan malah dibebankan kepada semua pelanggan,” katanya.

Padahal, melihat perkembangan PTAM Bandarmasih mulai dari masih berstatus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah cukup profesional dalam menjalankan bisnis. 

Di manajemen perusahaan ini ada dana pemeliharaan, juga penyertaan modal. Pertanyaan yang muncul, digunakan untuk apa saja selama ini uang tersebut.

Menurut Ahmad Murjani, jika ada pipa jaringan yang rusak bisa menggunakan dana pemeliharaan yang ada. Jangan buru-buru memutuskan menaikan tarif sebagai solusi. Kasihan masyarakat. Padahal mereka baru saja menuju pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Rencana kenaikan tarif PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih juga mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Yamin. Menurut dia, saat ekonomi masyarakat sedang sulit dan baru mau bangkit. Jika menaikkan tarif, justru akan membebani kehidupan warga.

M Yamin menilai, dengan perubahan status PDAM menjadi Perseroda, bukan berarti bisa dengan seenaknya menaikan tarif. Justru kalau bisa, malah meringankan. Ia menegaskan, sebagari refresentasi rakyat, DPRD juga punya hak untuk menuarakan aspirasi masyarakat. Apalagi, rencana kenaikan tarif, sebelumnya tak dibicarakan di tingkat legislatif. (gmp)