Meski program penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin gencar dilakukan, ternyata belum mampu menekan kemiskinan.
Masalah kesenjangan sosial masih banyak ditemukan di lapangan pada masyarakat yang tergolong miskin, terutama masalah kesehatan dan pendidikan.
“Ada anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah, karena harus menjadi tulang punggung keluarga,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sukhrowardi, Jumat (19/8).
Atau, ada yang terganggu tumbuh kembang kesehatan lantaran orang tua si anak keterbatasan ekonomi. Sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
“Stunting itu umum disebabkan keterbatasan ekonomi orang tuanya, karena sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Sukhrowardi menjelaskan, penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin harusnya dikeroyok bersama-sama. Upaya pemko sudah bagus, seperti mengadakan program dapur sehat untuk membantu orang tua memberikan makanan tambahan anak. Upaya lain, mendampingi anak dalam program pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Tetapi, tambah dia, angka kemiskinan belum berkurang. Menukil data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Banjarmasin tiap tahun mengalami peningkatan.
Tahun 2019 jumlahnya 29.648, tahun 2020 meningkat menjadi 31.307, begitu pula di tahun 2021, meningkat lagi menjadi 34.839.
Ia meminta pemko melakukan verifikasi ulang data warga miskin di kota ini setiap tahun.
“Kalau perlu memiliki data kemiskinan terpusat, sehingga tidak tumpang tindih, yang menyebabkan data warga miskin ada yang ganda. Penyebabnya, masing-masing dinas melakukan verifikasi,” kata Ketua Pansus Penanggulangan Kemiskinan DPRD Banjarmasin ini.
Apabila data diverifikasi setiap tahun, ia yakin, pasti ada perubahan data warga miskin. Sebab bisa saja ekonomi orang yang semula miskin, berubah karena sudah mendapatkan pekerjaan.
“Mungkin saja karena sudah mendapatkan pekerjaan, maka hidupnya lebih enak. Dan itu bisa dicabut dari data bantuan sosial,” pungkas Sukhrowardi.(gmp)