Setelah enam bulan penyelidikan, kasus dugaan korupsi pada iuran peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 dihentikan Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

“Resmi dihentikan. Karena tidak ditemukan pelanggaran pasal 11 atau pasal 12 Undang-Undang Tipikor,” kata Kepala Kejari Banjarmasin, Tjakra Surya Eka Putra melalui Kepala Seksi Intelijen, Dimas Purnama Putra kemarin (18/8).

Peringatan HKN digelar Dinas Kesehatan Banjarmasin pada 12 November 2021 lalu. Kejari mulai menyelidiki pada 8 Februari 2022. Bahkan penyelidikan sampai diperpanjang dua kali. 

Objeknya adalah proposal yang disebar untuk meminta iuran kepada rumah sakit, puskesmas, apotek, toko obat dan tenaga kesehatan. Nominalnya beragam, dari Rp25 juta untuk instansi hingga Rp100 ribu untuk individu. Tujuannya, uang yang terkumpul hendak dibagikan sebagai penghargaan kepada para pejuang pandemi.

Selama penyelidikan, sebanyak 12 saksi fakta dipanggil. Dari panitia hingga penyumbang iuran. Seperti Direktur RSUD Sultan Suriansyah Muhammad Syaukani. 

Tak luput, Kadinkes saat itu Machli Riyadi juga bolak-balik diperiksa. Karena proposal itu ditandatangani oleh dirinya. Sekarang Machli menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Banjarmasin.

Terakhir, Kejari meminta keterangan tiga saksi ahli. Bidang hukum pidana dan keuangan negara dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta bidang hukum administrasi dan tata negara dari Satya Makassar.

“Berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, dan alat bukti surat, tim jaksa penyidik menyimpulkan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pidana,” terang Dimas.

Lebih jauh, setelah penyelidikan dan penyidikan mendalam, tak ditemukan pelanggaran pasal tindak pidana korupsi. “Dalam peristiwa ini, tidak ditemukan keuntungan pribadi dan orang lain. Termasuk tak ditemukan kerugian negara,” tambahnya.

Dimas juga menyampaikan, uang iuran yang terkumpul sudah habis dipakai untuk kegiatan dan logistik peringatan HKN. Dibuktikan dari laporan pertanggungjawaban panitia. 

“Ada penarikan (pengumpulan) dana sekitar Rp200 juta lebih. Itu berdasarkan perhitungan kami dari seluruh bukti transaksi. Memang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, terpakai semua,” sebutnya.

Lalu kenapa Kejari begitu lama menangani perkara ini? Dimas beralasan, lantaran perlu menyesuaikan dengan padatnya jadwal jaksa. “Kami juga perlu pandangan ahli karena mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status hukum bagi setiap orang,” imbuhnya.

Meski dihentikan, Kejari bakal menyerahkan kasus tersebut kepada Inspektorat sebagai pengawas internal pemko. Pasalnya didapati indikasi pelanggaran administrasi dalam praktik pengumpulan dana HKN.

“Nanti ranahnya di Inspektorat. Selanjutnya SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) kami sampaikan ke sana,” tutup Dimas.

Machli pun mengucap syukur. “Alhamdulillah! Saya, panitia dan semua nakes sangat bersyukur kepada Allah kalau ternyata hasil penyelidikan menyatakan tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum,” serunya. (mof/gr/fud)