Presiden Joko Widodo menyoroti harga tiket pesawat yang mahal. Dia lantas menitahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menurunkannya.

Budi langsung merespons. Di tengah kenaikan harga Avtur, muncul rencana untuk meminta pemerintah daerah terlibat dalam pemberian subsidi.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kalsel, Mirhan sudah mengetahui wacana Menhub tersebut. “Tapi belum tahu, apakah Kalsel juga termasuk dalam kebijakan ini,” katanya.

Informasi yang ia terima, kebijakan pemberian subsidi mengincar daerah yang bandaranya memiliki okupansi penumpang pesawat di bawah 50 persen.

Sedangkan Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru, setahunya sudah di atas 50 persen. “Jadi kami masih mempelajari, apakah kebijakan ini juga berlaku buat Kalsel? Kalau patokannya keterisian pesawat, saya kira Kalsel tidak termasuk,” jelasnya. 

Guna memastikannya, Dishub menunggu undangan rapat dari Kemenhub. “Nanti akan diundang secara klaster. Misal Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kita tunggu saja bakal seperti apa,” katanya.

Andaikan akhirnya Pemprov Kalsel diminta mensubsidi, maka harus dibahas lagi. “Harus melihat kemampuan keuangan daerah, apakah subsidi mungkin atau tidak,” tutupnya.

GM Garuda Indonesia Banjarmasin, Endy Latief sepakat jika kebijakan subsidi harus dibicarakan dulu. “Karena pastinya menyangkut kesanggupan besaran subsidinya,” ujarnya.

Terkait okupansi pesawat mereka di Bandara Syamsudin Noor, Endy mengklaim saat ini rata-rata di atas 90 persen. Sudah bagus. “Jadi masih tinggi,” tambahnya.

Okupansi Lion Air juga tinggi. Agung Purnama selaku Area Manager Lion Air Kalselteng menyampaikan, rata-rata tingkat keterisian pesawat mereka yang berangkat dari Banjarbaru sudah di atas 80 persen. 

Namun, ihwal wacana subsidi untuk menurunkan harga tiket, Agung masih enggan berkomentar.

Sebelumnya, Menhub menyatakan akan menggandeng pemda untuk menurunkan harga tiket. Menurutnya, harga tiket pesawat menjadi mahal karena banyak rute-rute penerbangan yang sepi. Masalahnya adalah inefisiensi. Walaupun, sebenarnya harga Avtur tetap menjadi biang kerok utama.

“Kalau ada subsidi, mereka (pemda) pun membantu memasarkan. Hingga okupansi naik dan harga bisa dipertahankan,” kata Budi.

“Kami akan ajak per klaster. Misalnya Sulsel, Sumsel, Kalimantan, Aceh dan daerah lain diajak bicara. Diajak untuk sama-sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik. Sehingga harga tiketnya juga terjangkau,” tambahnya. (ris/gr/fud)