Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 itu diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (13/9) tadi. Berlaku mulai pekan ini juga. Untuk percepatan pelaksanaannya, presiden menyerahkan tugas khusus itu pada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Inpres itu tak hanya ditujukan pada menteri, Polri dan TNI, tapi juga untuk gubernur, wali kota dan bupati.

Lalu, bagaimana Pemprov Kalsel meresponsnya? Intinya, tidak akan semudah atau secepat itu. 

Kasubag Perlengkapan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah pada Biro Umum Setdaprov Kalsel, M Razief mengaku sudah menerima inpres tersebut.

Tapi menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa langsung menggelar pengadaan mobil listrik sebelum ada petunjuk turunannya.

“Biasanya kalau ada inpres, ada turunan lagi dari Menteri Dalam Negeri,” ujarnya kemarin (15/9).

Setelah itu, baru diterbitkan peraturan gubernur (pergub). Kemudian perintah penganggaran dari sekretaris daerah. “Juga tergantung ketersediaan anggaran. Jadi tidak bisa langsung,” tambahnya.

Apalagi harga mobil listrik cukup mahal, dia memilih Hyundai Ioniq 5 sebagai contoh. Harganya dibanderol Rp700 juta hingga Rp800 juta per unit.

“Mungkin baru tahun depan bisa dianggarkan. Kalau tidak ada, berarti di APBD perubahan,” ujarnya. Sisi lain, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Fatkhan mengaku belum bisa menghitung keperluaan pengadaan mobil listrik itu.

Alasannya, pihaknya belum menerima regulasinya. “Regulasinya belum ada. Pedoman penyusunan APBD dari Kemendagri juga belum ada,” ucapnya.

Sementara itu, dalam poin Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Jokowi menyebutkan penggunaan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Lalu pengadaan juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan soal pendanaan bersumber APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Motor Lurah

Jauh sebelum instruksi Jokowi keluar, Pemko Banjarmasin sebenarnya sudah memulainya.

Seluruh lurah di lima kecamatan di Kota Banjarmasin kebagian sepeda motor listrik. Dibagikan di Balai Kota pada 28 September 2021 lalu.

Ada pun anggaran motor listrik untuk 52 lurah itu mencapai Rp1,79 miliar. Bersumber dari APBD perubahan.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina saat itu menyebut, pengadaan motor listrik itu sebagai upaya mendukung program hemat energi dan mengurangi emisi gas karbon.

Kemudian, mendukung sosialisasi tentang energi terbarukan. Sekaligus komitmen Banjarmasin sebagai kota ramah lingkungan.

Ibnu mengklaim bahwa menggunakan motor listrik jauh lebih hemat dibandingkan motor BBM.

Gambarannya, untuk mencas baterai motor sampai penuh hanya membutuhkan waktu selama satu jam. Dan hanya memakai beban listrik sebanyak dua kilowatt-jam (kWh).

“Satu jam itu kalau di SPBL. Tapi kalau nge-charge di rumah, perlu waktu hingga lima jam. Bila penuh, motor ini bisa dipakai untuk menempuh jarak hingga 200 kilometer,” bebernya.

“Kemudian, kalau dirupiahkan, satu kWh itu memakan biaya Rp1.600 atau Rp1.700. Jadi hanya perlu biaya sekitar Rp3.200 untuk sekali cas sampai baterai full,” tambahnya.

“Jadi sangat hemat sekali. Baik dalam hal biaya harian, bulanan, maupun tahunan jadi sangat murah,” jelasnya.

Begitu pula dalam hal pembayaran pajak. Untuk mobil, pajaknya berkisar di atas Rp4 juta hingga Rp5 juta per tahun. Sedangkan motor listrik hanya Rp700 ribu per tahun.

Keunggulan lain, soal kecepatan maksimal yang hanya 60 kilometer per jam. “Membuat lalu lintas menjadi tertib. Tidak ada potensi ugal-ugalan di jalan. Karena kecepatan seperti itu tidak bisa dibawa kebut-kebutan. Jadi menyelamatkan jiwa manusia juga,” jelasnya.

Lebih jauh, Ibnu menjamin bahwa servisnya pun lebih mudah. Karena tidak ada istilah ganti oli. “Paling cuma oli di bagian pengereman saja,” tutupnya.

Lantas bagaimana nasib motor listrik itu kini? Lurah Kuripan, Yoyok Hardianto mengaku ia masih memakainya.Setahun menggunakan, ia merasa nyaman. “Penggunaannya mudah. Seperti motor matic pada umumnya. Cocok digunakan untuk mobilitas perkotaan atau sekitar kelurahan,” ungkapnya kemarin (15/9).

Keuntungan lain tidak menggunakan BBM. “Menempuh jarak 5 km memerlukan daya 7 persen. Itu yang pernah saya ukur sendiri,” ceritanya.

“Kecuali jarak jauh dan kebetulan baterai tersisa 10 persen, baru saya memakai motor dinas BBM,” tambahnya. Segi perawatan, juga tidak ada keluhan berarti. “Kalau ban kempes alias kurang angin, ya wajar,” lanjutnya terkekeh.

Kalau pun ada kesulitan, yaitu soal mengecas yang masih lama. “Untuk sampai 100 persen, estimasi waktu yang dibutuhkan bisa dua jam lebih. Dihitung dari posisi baterai tersisa 10 persen,” pungkasnya. (ris/war/gr/fud)