Lantaran menunggak pajak, sejumlah pengusaha sarang walet di Banjarmasin dikabarkan mendapat Surat Peringatan (SP) dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Hal itu diungkapan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo.”Ada empat atau enam pengusaha. Kalau tidak keliru, sudah mendapat surat peringatan kedua,” ucapnya, ketika diwawancarai di Balai Kota, baru-baru tadi.

Edy menegaskan, apabila surat peringatan yang dilayangkan tidak juga diindahkan oleh pengusaha, maka pihaknya tidak segan-segan membawa persoalan penunggakan pajak itu ke ranah hukum.

“Bila surat peringatan ketiga tidak juga direspons, akan kami bahwa ke kejaksaan untuk menindaklanjuti hal ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan mereka,” tegasnya.

Hal itu diungkapkan Edy bukan tanpa alasan. Mengingat sampai saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sarang walet baru terealisasi 50 persen. Dari target sekitar Rp400 juta per tahun.

Kemudian, meski target yang dicapai terbilang cukup kecil, Edy menyatakan, potensi pendapatan dari sektor pajak sarang walet itu bisa saja lebih besar dari target yang ada.

Pasalnya, dari data yang dihimpun pihaknya, setidaknya ada sekitar 24 titik usaha sarang burung walet yang beroperasi di kota ini.Lantas, apa yang menjadi kendalanya? Sungguh disayangkan, mayoritas pengusaha alias pemilik sarang walet bukan warga yang tinggal di Kota Banjarmasin.

Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan pihaknya? Edy mengaku, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Balai Pertanian dan pihak terkait lainnya. Utamanya, untuk melalukan pencocokan data pengusaha atau pemilik sarang walet. 

“Saat ini, kami kembali menghimpun datanya. Karena dahulu penarikan pajak walet ada di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Sekarang, semenjak tahun 2021 dilimpahkan ke BPKPAD,” pungkasnya. (war)