Sejak posko pengaduan dibuka awal September 2022 lalu, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara (LBH-BN) dan Borneo Law Form(BLF) Banjarmasin, sudah mengantongi kuasa dari sejumlah warga yang keberatan atas kenaikan tarif leding oleh PT Air Minum Bandarmasih.

“Sudah ada yang mengkuasakan,” kata Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI) yang mendirikan LBH Borneo Nusantara, Muhamad Pazri, Jumat (16/9) siang.

Advokat muda ini mengatakan, jumlah warga yang mengkuasakan memang belum banyak. Namun lima saja sudah cukup. Yang jelas warga tersebut tercatat sebagai pelanggan PTAM Bandarmasih. Sehingga memiliki legal standing yang kuat sebagai penggugat. “Masing-masing perwakilan dari lima kecamatan di Banjarmasin, cukup,” ujarnya.

Langkah awal yang diterapkan adalah upaya administratif dengan mengajukan keberatan ke PTAM Bandarmasih. Hal ini berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). 

Sebab, dasar hukum kebijakan penyesuaian tarif PTAM Bandarmasih itu mengacu ke Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2022. 

Jadi, secara administratif, pengajuan keberatan diberi waktu 20 hari, sejak penyesuaian tarif leding resmi diberlakukan. 

“Tanggal 21 September 2022 surat keberatan pelanggan yang memberi kuasa khusus kepada kami sudah bisa dilayangkan,” ujarnya.

Ada dua skema yang bisa diajukan dalam menguji Perwali Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2022 yang mencantol SK Gubernur Kalsel Nomor 18844/0660/KUM tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah serta Permendagri Nomor Nomor 21 Tahun 2020.

Lantas, bagaimana jika keberatan pelanggan tidak direspons PTAM Bandarmasih? Pazri mengatakan, akan mengugat secara tata usaha negara ke PTUN Banjarmasin serta perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

“Hak warga khusus para pelanggan juga dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Terutama, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta instrumen hukum lain,” cetus Pazri.(gmp)