Belum adanya kepastian terkait pembangunan jalan baru menuju Bandara Internasional Syamsuddin Noor, menjadi persoalan tersendiri bagi Kota Banjarbaru. Pasalnya, hasil koordinasi Komisi III DPRD Kota Banjarbaru dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa (18/05) tadi, rencana pembangunan itu baru sampai di tahap perencanaan.
“Pihak Balai Jalan memang sudah merampungkan perencanaan, tapi dari segi penganggaran baru akan dilakukan di tahun depan,” ucap Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari kepada Radar Banjarmasin, Kamis (18/05) siang. Kondisi itu menurut Emi, membuat kepastian pembangunan jalan tersebut menjadi abu-abu, bahkan tidak ada jaminan tahun 2024 proyek itu akan benar-benar terealisasi.
Sedangkan rencana pembangunan ini sudah sangat dinantikan masyarakat. Khususnya bagi warga yang sering bepergian menggunakan jalur udara. Kemudian, kondisi jalan permukiman seperti Jalan Kasturi Kelurahan Landasan Ulin, saat ini dinilai sudah tidak representatif lagi digunakan sebagai jalan alternatif menuju bandara.“Selain luas jalannya yang sempit, aspalnya juga sudah ada yang rusak. Sehingga tidak Jalan Kasturi ini tidak representatif lagi untuk jadi akses menuju bandara,” ungkapnya.n Sehingga, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menginginkan agar permasalahan ini juga harus dapat sorotan dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru. “Kalau seperti ini kondisinya maka kita tidak boleh hanya berharap dan menunggu progres dari Balai Jalan saja,” tekannya.
Menurutnya, Pemko harus memikirkan solusi agar problem ini bisa terselesaikan. Misalnya dengan melakukan perbaikan dan pelebaran di jalan tersebut.
“Meski tidak terlalu maksimal, tapi paling tidak upaya ini bisa jadi solusi jangka pendek sambil menunggu kepastian pembangunan jalan baru ini dari Balai Jalan,” sarannya. Bukan tanpa alasan saran tersebut diutarakan Emi. Menurutnya jika hanya duduk manis menunggu realisasi dari pihak BBPJN, maka dapat dipastikan masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang akan merasakan dampaknya.
“Kasihan warga kita di sana. Jalan permukiman mereka jadi rusak, kemudian kepadatan lalu lintas di jalan itu juga pasti akan bertambah,” ungkapnya. Selain kondisi jalan, Emi juga menyoroti terkait adanya sejumlah titik yang penerangan jalan umum (PJU)nya masih sangat minim di jalan alternatif menuju Bandara tersebut.
“Kalau lewat Jalan Golf aksesnya sudah lumayan lebar dan penerangannya sudah cukup memadai. Tapi untuk di Jalan Kasturi ini memang perlu penanganan lebih,” katanya.
“Dan kebanyakan warga lebih memilih lewat Jalan Kasturi, karena jarak tempuh yang lebih singkat ketimbang lewat Jalan Golf,” tambahnya.
Karena itulah, Emi mengaku, di tahun 2024 nanti permasalahan ini bakal jadi salah satu program pembangunan prioritas di Komisi III. Pasalnya, ia menilai Pemko masih memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kemudahan akses. “Minimal sebelum proyek itu terealisasi Pemko melakukan pembenahan di Jalan Kasturi. Kalau hanya bertumpu kepada Balai Jalan, yaa kemungkinan besar akan seperti ingin terus kondisinya,” harapnya.
“Semoga hasil perencanaan itu nanti masuk program perencanaan di tahun 2024. Bisa jadi kami koordinasikan juga dengan Dinas PUPR Banjarbaru, apa yang menjadi kewenangan mereka di jalan nasional,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kasi Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, Wahyuni mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan proyek pembangunan jalan baru tersebut.
Ia menyebut bahwa kegiatan itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab BBPJN XI Kalsel dan Dinas PUPR Provinsi Kalsel. “Ini memang merupakan kewenangan mereka, bahkan dari perencanaannya pun juga masuk dalam rencana tata ruang PUPR Provinsi,” katanya. Lantas mengingat belum ada ketidakpastian kapan proyek itu akan terlaksana, apakah Pemko akan turun tangan dengan melaksanakan solusi jangka pendek yang dimaksud Emi tadi?
Saat ditanya hal itu, Wahyu tidak memberikan secara gamblang dan melemparnya ke pihak Provinsi. “Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke PUPR Provinsi terkait kapan jalannya mulai dibangun,” tuntasnya. (zkr/yn/ram)